Ekspor Benih Lobster Dihentikan karena Tidak Untungkan Negara

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 27 November 2020 08:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 27 320 2317098 ekspor-benih-lobster-dihentikan-karena-tidak-untungkan-negara-TNk7Vnza58.jpg Ekspor Benih Lobster Dihentikan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL). Penghentian tersebut didasari atas sejumlah pertimbangan, salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Keputusan penghentian sementara penerbitan SPWP berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini hari ini. Penghentian sementara ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga: Menko Luhut Rangkap 3 Jabatan Menteri Ad Interim, dari ESDM hingga Lobster

"Surat Edaran dikeluarkan hari ini dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar kepada wartawan, diterima Jumat, (27/11/2020).

Antam mencatat, ada sejumlah alasan yang didasari menghentikan tersebut. Jika menilik isi SE, alasan penghentian guna memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Jadi Menteri KKP Ad Interim, Besok Luhut Gelar Rapat

Penghentian kegiatan ekspor komoditas tersebut juga terkait dengan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

"KKP memberi kesempatan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL di packing house untuk segara mengeluarkan komoditas tersebut dari Indonesia, paling lambat satu hari setelah surat edaran terbit," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dugaan korupsi ekspor benur lobster. Posisinya di KKP untuk sementara digantikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menggelar rapat bersama jajaran Eselon 1 dan 2 dilingkungan KKP pada Jumat 27 November 2020 besok.

Kemudian, Menko Luhut meminta Sekjen KKP Antam Novambar menyiapkan daftar pending isu yang perlu diputuskan oleh Menteri KKP ad interim.

"Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada Menteri,” ucap Menko Luhut di Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini