Rangkap Jabatan Pejabat BUMN, Ini Saran KPPU untuk Erick Thohir

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 23 Maret 2021 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 23 320 2382644 rangkap-jabatan-pejabat-bumn-ini-saran-kppu-untuk-erick-thohir-A1j2ygT7DD.png Kementerian BUMN. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mengantongi data ihwal rangkap jabatan yang dilakukan dewan direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan non BUMN. Pengakuan itu usai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumumkan hasil temuan mereka terkait hal tersebut.

Meski begitu, Ketua KPPU Kodrat Wibowo menyebut, dokumen atau surat yang berisi perihal data, saran, dan pertimbangan dari hasil investigasi sudah dikirimkan sejak Senin 22 Maret 2021.

"Kita sudah kirimkan saran dan pertimbangan. Senin tanggal 22 sudah dikirimkan cuman belum sampai ke meja, mungkin," ujar Kodrat saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga: 62 Petinggi BUMN Rangkap Jabatan, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

KPPU menyarankan agar Erick Thohir merubah atau mencabut Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 10 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut dijelaskan, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan sektoral.

Meski begitu, beleid itu mewajibkan dewan komisaris dan dewan pengawas wajib memenuhi persentase kehadiran dalam rapat dewan selama 1 tahun paling sedikit 75%.

Baca Juga: Rombak Direksi Jamkrindo, Erick Thohir Angkat Suwarsito Jadi Direktur Bisnis

Dalam ajuannya, KPPU menyarankan agar Menteri BUMN mencabut ketentuan yang membolehkan rangkap jabatan dewan komisaris atau dewan pengawas dengan komisaris selain BUMN, sebagaimana tercantum di BAB 5 Permen BUMN Nomor 10 Tahun 2020.

Berikutnya, memastikan personil yang menjadi direksi atau komisaris dalam lingkup BUMN dan terbukti merangkap jabatan dalam posisi di luar BUMN. Hal ini dinilai dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran atau adanya tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana, direksi dan komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan itu.

Untuk pertimbangannya, KPPU mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

"Kita sudah kirimkan saran dan pertimbangan sarannya mencabut pasal itu atau memperbaiki pasal itu, pertimbangannya tentang UU kami pasalnya terkait dengan rangkap jabatan antar pelaku usaha," kata dia.

Usai dokumen diserahkan kepada Kementerian BUMN, kata Kodrat, tindak lanjut proses tersebut diserahkan kepada Erick Thohir. Apakah, akan mengikuti atau tidak menjadi kajian dan pertimbangan internal Kementerian BUMN.

"Tindak lanjutnya dari Kemen BUMN, bagaimana? Apa mau mengikuti kami atau tidak, kita kan belum tahu, katanya mereka kan belum menerima, kalau belum diterima berarti kita belum bisa tagih dong jawabannya apa," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini