JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disarankan memperkuat mekanisme assessment centre untuk menilai potensi calon direksi dan komisaris perseroan negara. Salah satunya adalah melibatkan unsur keamanan negara.
Saran tersebut menyusul adanya pengunduran diri yang dilakukan Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero), Kuntjoro Pinardi, setelah lima hari menjabat. Keputusan itu diambil setelah dirinya dikaitkan dengan isu pendukung gerakan radikalisme dan pemulangan eks-ISIS.
Baca Juga: Erick Thohir Belum Puas Pemimpin Wanita di BUMN Baru 11%
Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mencatat, pemilihan direksi BUMN harus melawati mekanisme assessment centre untuk menilai potensi calon petinggi perusahaan. Apabila lolos di tahap ini, maka berikutnya Kementerian BUMN akan melakukan seleksi dan observasi terkait rekam jejak calon tersebut.
"Di sini mungkin juga dilibatkan unsur keamanan negara karena menyangkut BUMN strategis. Jadi di sini proses berjenjang sudah dilaksanakan sebelum kandidat di tetapkan sebagai direksi BUMN," ujar Toto saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).
Baca Juga: Baru 11% Wanita Jadi Pemimpin di BUMN, Erick Thohir Belum Puas
Pemegang saham juga disarankan untuk meningkatkan mekanisme seleksi melalui skema screening background kandidat direksi BUMN. Hal ini diyakini mampu megindentifikasi lebih dini kandidat yang memiliki paham radikal atau ekstrim.
"Kalau ada kasus seperti di PAL ini mungkin ke depan perlu di perbaiki mekanisme seleksi dengan meningkatkan kemampuan screening background kandidat direksi BUMN," katanya.