Nah Loh! Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Tak Tutupi Data

Antara, Jurnalis · Kamis 27 Mei 2021 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 320 2416198 nah-loh-jokowi-minta-menteri-dan-kepala-daerah-tak-tutupi-data-dW1y1DNv1s.png Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP.

"Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," ujar Presiden.

Tugas APIP, menurut Presiden adalah untuk menjamin tercapai-nya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

"Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, ini yang banyak kita lupa, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, apa manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," kata Presiden menegaskan.

Pada masa pandemik seperti saat ini, Presiden Jokowi meminta agar APIP dan BPKP dapat bekerja cepat, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi.

"Perkuat check and balance, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita segera bangkit dari pandemik," tutur Presiden.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini