Pak Teten, BLT UMKM Dilanjutkan hingga 2022?
JAKARTA - BLT UMKM atau banpres produktif diminta dilanjutkan hingga 2022. Saat ini BLT UMKM 2021 tetap dicairkan sebesar Rp1,2 juta bagi 9,8 juta UMKM.
"Karena kita melihat tadi ya fenomena masih tutupnya ritel berarti tekanan ekonomi masih kuat di bawah. Saya sebenarnya menginginkan program Banpres UMKM itu tetap masih ada berlanjut untuk tahun anggaran 2022 karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih ada," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam Rapat Kerja bersama MenKop UKM Teten Masduko di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga: 4 Fakta Pencairan BLT UMKM Rp1,2 Juta
Martin mengkhawatirkan jika ekonomi nanti belum seoptimis atau sebaik yang diasumsikan, ditakutkan optimisme tersebut belum tentu terjadi.
"Kalau soal anggaran menurut saya dari pelaksanaan Banpres itu, harus bisa betul-betul dimanfaatkan oleh MenKop UKM dan KemenKopUKM untuk menyusun basis data," katanya.
Jadi selama ini, lanjut dia, basis data UMKM itu tidak rata tersebar di berbagai kementerian, sehingga ketika menyusun kebijakan, tidak bisa mendesain dengan tepat akhirnya.
"Kalau tanpa data itu, kita akhirnya cuma bisa kira-kira. Nah jadi sudah diwanti-wanti juga dari tahun lalu agar difokuskan pada basis data," ungkap Martin.
Dia juga meminta agar pemerintah melihat kondisi ekonomi saat ini. Jangan sampai salah ambil langkah membuat UMKM tidak mampu bertahan.
"Nah tapi kita juga melihat bahwa ada prediksi-prediksi ekonomi yang saya pikir harus kita lihat secara secara lebih tepat," katanya.
Hal ini karena program Banpres untuk usaha mikro diperpendek dengan anggapan atau asumsi bahwa pada paruh ketiga tahun ini pertumbuhan ekonominya akan positif.
"Pada saat yang sama, ketika kita memprediksi pertumbuhan ekonominya positif, kita melihat juga banyak juga ritel yang tutup seperti Matahari. Ini kan sebenarnya agak aneh ya, jadi datang menunjukkan pertumbuhan positif dengan didorong oleh konsumsi tapi ritelnya tutup gitu," ujar Martin.
Dia menilai bahwa untuk Kementerian yang lain tetap oke, tapi basis datanya harus ada di KemenKop UKM. "Sehingga kebijakan dan program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
