Ada Ratusan Pemda Belum Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi

Dita Angga R, Jurnalis · Kamis 01 Juli 2021 18:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 01 320 2434021 ada-ratusan-pemda-belum-tuntaskan-penyederhanaan-birokrasi-3EwG990koy.jpg Penyederhanaan Birokrasi Pemda (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ratusan pemerintah daerah (pemda) belum menuntaskan penyederhanaan birokrasi. Seperti diketahui dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintah memutuskan untuk memangkas jabatan struktural menjadi dua tingkat yakni hanya eselon I dan II.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan untuk tingkat provinsi sudah 31 daerah yang telah menuntaskan penyederhanaan birokrasi.

“Sampai dengan tadi malam per tanggal 30 Juni itu sudah ada 31 provinsi. Tinggal 3 provinsi yang belum mengajukan rekapitulasi penyederhanaan struktur. Hampir semua provinsi. Jadi 91,18% penyederhanaan birokrasi sudah hampir selesai. Hanya saja menunggu pertimbangan teknis dan kemudian pembuatan perkada SOTK di masing-masing provinsi,” katanya dalam Rakornas Kepegawaian, Kamis (1/7/2021).

Sementara itu dari total 416 kabupaten, baru 162 pemda yang menuntaskan penyederhanaan birokrasi. Sehingga masih ada 254 kabupaten yang belum menuntaskan penyederhanaan birokrasi.

Baca Juga: Penyederhanaan Birokrasi Jangan Sampai Rugikan Karier dan Kesejahteraan PNS

Lalu dari 91 kota baru 39 yang telah menuntaskan penyederhanaan birokrasi. Sehingga masih ada 52 kota yang belum menuntaskannya.

“Sementara untuk kabupaten/kota dalam 3 minggu ini kita sudah memfasilitasi setidaknya 38,94% atau 162 kabupaten. Dan 39 kota atau 42,86%. Sehingga secara total (kabupaten/kota) ada 39,64% yang sudah terimplementasikan sebagaimana arahan bapak presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta agar instansi yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera melakukan percepatan. Dia meminta agar hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Kemendagri Ungkap Proses Penyederhanaan Jabatan Struktural di Instansi Daerah

“Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan presiden,” ujarnya.

Dia mengatakan sebagaimana arahan presiden bahwa penyederhanaan birokrasi adalah sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Dimana hal ini ditekankan pada tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.

Maruf juga mengingatkan agar pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi dan transparansi. Selain itu jangan sampai merugikan ASN baik segi karir maupun kesejahteraan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini