8 Fakta Mal Ditutup, Pengusaha Gigit Jari dan Pekerja Dirumahkan

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 03 Juli 2021 06:13 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 02 320 2434478 8-fakta-mal-ditutup-pengusaha-gigit-jari-dan-pekerja-dirumahkan-xj3YDUSDqk.jpg Mal Ditutup saat PPKM Darurat (Foto: Okezone)

JAKARTA - PPKM darurat Jawa-Bali resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 20 Juli 2021. Salah satu kebijakan PPKM darurat adalah menutup pusat perbelanjaan atau mal.

Dengan demikian, mal pada periode 3 Juli-20 Juli 2021 dipastikan ditutup. Imbasnya, para pekerja mal akan dirumahkan dan terancam PHK jika PPKM darurat berkepanjangan.

Para pengusaha pun meminta keringanan imbas penutupan mal, salah satunya membayarkan gaji pegawai.

Berikut fakta-fakta seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (3/7/2021).

1. 85 Mal di Jakarta Tutup

85 pusat belanja di Jakarta siap mengikuti penerapan PPKM Darurat. Di mana pusat belanja akan ditutup dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

"Mengacu kepada peraturan yang tertera pada PPKM Darurat yang diterbitkan oleh pemerintah, maka pusat belanja di DKI Jakarta akan mengikuti keputusan tersebut," ujar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat kepada MNC Portal, Jumat (2/7/2021).

Baca Juga: Mal Ditutup, Pengusaha Minta Pemerintah Bayar Gaji Pekerja hingga Sewa Toko 

2. Tenant di Mal Masih Buka

Dia melanjutkan, tenant pusat belanja tidak ditutup secara penuh karena masih ada tenant yang diizinkan untuk beroperasional dari tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021 sampai dengan pukul 20.00 WIB.

3. Kategori yang Boleh Buka

Secara rinci, pembatasan kategori tenant serta kapasitas pengunjung maksimal 50% sebagai berikut.

- Kategori supermarket, Pasar Swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari.

- Kategori Pharmacy, apotek, toko obat.

- Kegiatan pada sektor esensial antara lain ATM CENTER dan kantor layanan perbankan di dalam mal

Kategori F&B diijinkan beroperasional namun hanya dapat melayani pembelian yang dibawa pulang/take away dan juga dengan sistem pesan antar/delivery. Untuk system dine-in /layanan makan di tempat tidak diperbolehkan.

"Dengan demikian tenant kategori Non F&B di luar kategori tersebut tidak dapat beroperasional selama periode PPKM Darurat," jelas Ellen.

4. Pengusaha Minta Insentif

Pihaknya mengharapkan ketegasan bahwa sesudah tanggal 20 Juli 2021, maka Pusat Belanja dapat beroperasional kembali.

"Kami sangat berharap kepada Pemerintah daerah diberikan pengurangan besaran PBB, meniadakan Pajak PB1 untuk Resto, Reklame dan Pajak Parkir," katanya.

Selanjutnya kepada Pemerintah Pusat pihaknya juga mengharapkan dapat meniadakan PPH final 10% sewa yang ditanggung pihak pusat belanja. Kemudian ada pengurangan tariff PLN dan GAS.

"Serta mohon diberikan subsidi bantuan biaya hidup bagi karyawan yang bergerak di pusat belanja," ujarnya.

5. Kondisi Mal saat PPKM

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan, sebelum 24 Juni 2021, traffic pengunjung di pusat belanja rata-rata mencapai 44% dari kondisi normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Namun mulai tanggal 24 Juni 2021 hingga 1 Juli 2021, traffic di pusat belanja turun sekitar 40% dari 44%, sehingga traffic tersisa sekitar rata-rata 26%-28%.

"Sebagaimana diketahui bahwa umumnya di pusat belanja kategori/tenant yang diizinkan beroperasional pada periode PPKM Darurat hanya berjumlah sekitar 10%-18% dari keseluruhan tenant yang dimiliki oleh sebuah pusat belanja. Maka prediksi kami traffic pengunjung tentu akan sangat landai," ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (2/7/2021).

6. Biaya yang Ditanggung Pengusaha

Ellen melanjutkan, dengan ditutupnya pusat pusat perbelanjaan dan mal maka ada biaya operasional yang harus ditanggung mengingat masih ada 10%-18% tenant yang diizinkan beroperasi.

Menurut dia, pusat belanja dirancang dengan AC sentral dan memakai Chiller yang berkapasitas besar, sehingga memang sangat tidak efisien dari segi biaya operasional karena umumnya letak tenant F&B misalnya tidak pada 1 lantai.

"Kami juga terpaksa harus beroperasional sebagian sesuai peraturan yang sudah diterbitkan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masih membutuhkan produk esensial dan kebutuhan sehari-hari, sehingga kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi," jelasnya.

7. Pekerja Dirumahkan

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD DKI menyatakan akan ada pengurangan tenaga kerja atau PHK dengan adanya PPKM Darurat. Karena tentunya para tenant dan pusat belanja harus merumahkan para karyawannya atau melakukan pengurangan tenaga kerja.

"Hal ini yang sebenarnya membuat kami sangat prihatin pada situasi semua masyarakat harus dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan pribadi dan keluarganya sehingga membutuhkan penghasilan untuk dapat bertahan. Mall adalah industri padat karya, dengan banyaknya batasan untuk pusat belanja, tentunya daya serap tenaga kerja juga semakin minim," ujar Ketua APPBI DKI Ellen Hidayat di Jakarta (2/7/2021)

8. Ancaman Pelanggar PPKM Darurat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi No.15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Seperti diketahui PPKM Darurat akan dilaksanakan mulai besok tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.

Salah satu hal yang diatur dalam Instruksi mendagri (Inmendagri) tersebut adalah berkaitan dengan sanksi. Para pelaku usaha pun terancam ditutup usahanya jika ditemukan melanggar ketentuan PPKM Darurat.

“Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi diktum kesepuluh huruf b, Jumat (2/7/2021).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini