Daftar 12 BUMN yang Bakal Dapat PMN Rp72,4 Triliun di 2022
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 12 BUMN untuk tahun 2022 sebesar Rp72,44 triliun. Dana segar tersebut akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.
"Banyak sekali penugasan yang diberikan kepada BUMN, yang selama ini kalau dilihat dari PMN-nya itu untuk tahun 2022 saja adalah hampir 80%. Di mana restrukturisasi 6,9%," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021). Kamis (8/7/2021).
Kementerian BUMN akan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar 80% lebih pada 2022. Dana segar tersebut akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.
Nantinya pemegang saham akan menggunakan sebanyak 6,9% dari total PMN untuk restrukturisasi Jiwasraya dan biaya BUMN Karya.
Sementara 69% PNM digunakan dalam skema penugasan badan usaha. Tugas itu meliputi, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, infrastruktur ketenagalistrikan pedesaan, pembangunan Kereta Cepat, serta program perumahan rakyat, penyediaan armada transportasi darat, pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hingga pengembangan Food Estate.
Untuk bisnis, perseroan negara akan memperoleh 22 % yang digunakan manajemen untuk pembangunan tol Serang-Penimbang, tol DIY-Solo, modal pendanaan kredit perumahan, hingga penguatan modal perbankan.
Pada tahun ini, ada dua penyerapan PMN yakni restrukturisasi dan penugasan. Skema restrukturisasi dialokasikan sebesar 47%.
Anggaran ini digunakan untuk penyelamatan PT Jiwasraya (Persero), restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero), penguatan Holding Aviasi dan Pariwisata, hingga permodalan BUMN karya.
Sisa dari PMN atau sebesar 53% dialokasikan Kementerian BUMN untuk sejumlah proyek strategis. Alokasi anggaran ini masuk dalam skema penugasan.
Di mana, BUMN ditugaskan melaksanakan pembangunan proyek seperti Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri terpadu Batang, penyelesaian pelabuhan Benoa Bali, dan pembangunan infrastruktur Tanamori-Labuan Bajo.
Selanjutnya, pengembangan produksi kapal selam yang bekerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), program infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, pembangunan Kereta Cepat, dan pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi elektrifikasi Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya:
1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp9,31 triliun. Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. PT PLN sebesar Rp8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022
4. PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, di mana, perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
5. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp4,1 triliun. Manajemen akan menggunakan PMN untuk penugasan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.
6. PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp3 triliun. Dana dialokasikan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
7. PT BPUI sebesar Rp2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021
8. PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.
9. PT Perumnas sebesar Rp2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).
10. PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN sebesar Rp2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
11. PT RNI senilai Rp1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
12. PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.
(Dani Jumadil Akhir)
