Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Dia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8% DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.
Earmarking 8% DAU/DBH hingga semester I 2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9% karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas DID kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50% untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi yankes.
Selanjutnya, earmarking 8% dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7%.
Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6% atau Rp1,6 triliun.
Untuk BLT desa bagi delapan juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3% atau Rp4,99 triliun bagi lima juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.