Sri Mulyani Bakal Terbitkan Surat Utang Proyek Hijau, untuk Apa?

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 27 Juli 2021 17:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 320 2446828 sri-mulyani-bakal-terbitkan-surat-utang-proyek-hijau-untuk-apa-3LKhbt6HJ4.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan Sustainable Development Goals (SDGs) bond atau surat utang yang akan membiayai proyek hijau atau ramah lingkungan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan saat ini surat utang SDGs ini sedang dalam tahap review lembaga internasional. Adapun, SDGs ini juga akan memiliki skema yang mirip dengan green bond. Nantinya dana yang dikumpulkan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau proyek ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional.

"SDGs bond ini sekarang sudah di dalam review oleh eksternal reviewer," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (27/7/2021).

Adapun, anggaran yang dibutuhkan sekitar USD5 triliun - USD7 triliun. Karena itu dibutuhkan partisipasi swasta dan dana internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Baca Juga: Gelontorkan USD11 Triliun Tangani Covid-19, Sri Mulyani Sebut Seluruh Negara Habis-habisan Lindungi Rakyat

"Ada potensi financing yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks ini, Indonesia eksistensinya sangat penting karena kolaborasi besar internasional dan melibatkan filantropi, donor internasional dan investor internasional," jelasnya.

Saat ini, Indonesia juga akan mengusung isu perubahan iklim, terutama aspek finance dan task force yang juga akan dibentuk. Di dalam forum G20 juga dibentuk kelompok kerja keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance Working Group (SFWG).

Baca Juga: Sri Mulyani: Kenapa Kita Tambah Utang? Untuk Selamatkan Rakyat!

“Indonesia dalam hal ini juga masuk di dalam working grup ini dan bahkan Indonesia sebagai presidensi akan sangat menentukan tahun depan. Kita memastikan dan mengawal berkolaborasi dengan berbagai kelompok working group lainnya maupun institusional organization di dalam kita bisa mencapai at least Paris Agreement dan agenda SDGs (Sustainable Development Goals),” ujar Menkeu.

SFWG akan membahas lima area yakni penyelarasan arus keuangan, akses terhadap informasi yang handal dan tepat waktu, asesmen pengelolaan risiko iklim dan sustainability, mengoptimalkan pendanaan publik dan sistem insentif, dan cross-cutting issue atau elemen, seperti katalisasi teknologi, inovasi, dan digitalisasi, serta strategi transisi keuangan.

"Lima hal ini domain-nya finance, tapi sekarang kita mengintegrasikan aspek sustainability dan climate change threat di dalam semua pengambilan keputusan di bidang keuangan. Mainstreaming ini pasti terjadi, jadi saya ingin menyampaikan, jangan menunggu, lebih baik kita berinisiatif menyiapkan,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini