Masuk Daftar Pandora Papers, Ini Pengakuan Mengejutkan Pimpinan Dunia soal Pajak-Harta
JAKARTA - Sebagian elit dunia yang disebut dalam Pandora Papers bereaksi atas dokumen yang dirilis Minggu 3 Oktober 2021. Komisi Uni Eropa mengingatkan perlu penanganan global terhadap upaya penggelapan pajak.
Para pemimpin dari seluruh dunia yang masih maupun sudah selesai menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan yang sangat besar dan diam-diam memiliki real estat di berbagai lokasi di dunia. Hasil penyelidikan selama berbulan-bulan oleh 600 wartawan investigasi dari 117 negara atas 12 juta dokumen itu tertuang dalam "Pandora Papers" dan dirilis Minggu (3/10/2021).
Raja Yordania Abdullah, sekutu dekat dan mitra Amerika di Timur Tengah, diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari USD100 juta untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika. Dalam pernyataannya, Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris.
Baca Juga: Masuk Daftar Pandora Papers, Ini Penjelasan Menko Luhut
“Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas," kata pernyataan itu, dilansir dari VOA Indonesia, Selasa (5/10/2021).
Istana Yordania menegaskan, properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi.
Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap.
Kemudian nama selanjutnya yang disebutkan dalam Pandora Papers adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia.
"Tentu saja, itu adalah Amerika Serikat," katanya.
Baca Juga: Istana: Aset Raja Abdullah di Luar Negeri Bukan Rahasia
Peskov menambahkan bahwa Kremlin tidak melihat sesuatu yang istimewa dari penyelidikan itu dan bahwa apa yang dirilis sejauh ini sebagian besar adalah "rangkaian pernyataan tidak berdasar" yang tidak memerlukan penyelidikan.
Pakar Keuangan Moskow Thomas Adshead mengatakan, penyelidikan itu tidak mungkin mengubah lanskap politik di Rusia. Rakyat Rusia mungkin percaya, mungkin juga tidak, bahwa Putin mempunyai aset di luar negeri.
"Menurut saya, sangat mungkin bahwa Presiden Putin tidak memiliki apa pun atas namanya sendiri.," ujarnya.
Pandora Papers Dikecam
PM Ceko Andrej Babis mengecam penyebutan namanya dalam "Pandora Papers". Dalam temuan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional itu juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, miliarder yang populis, pada 2009 menyimpan USD22 juta dalam rekening di luar negeri untuk membeli beberapa properti di Prancis selatan. Babis, Senin, membantah melakukan kesalahan dan menuduh dokumen itu hendak merusaknya dalam pemilihan.
"Saya tidak memiliki rekening di luar negeri, saya tidak memiliki properti di Prancis. Ini menjijikkan, tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilu," ujar Babis.
Menanggapi dirilisnya Pandora Papers, Juru Bicara Komisi Uni Eropa Dan Ferrie Senin mengingatkan bahwa, penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah global yang perlu ditangani secara global.
Pandora Papers menyoroti bagaimana para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder, dan lainnya mempunyai rekening di luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dalam 25 tahun ini. Banyak rekening itu memang dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset.
"Sudah menjadi ukuran keadilan bahwa setiap orang harus membayar pajak, apalagi pada masa sulit anggaran seperti sekarang," ujar Direktur Komisi Eropa Dana Spinant.
Pandora Papers dirilis lima tahun setelah bocornya dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers, yang membeberkan orang-orang kaya menyembunyikan uang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi lembaga penegak hukum. Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset lebih dari 130 orang yang masuk daftar majalah Forbes sebagai miliarder dan 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin yang masih dan yang sudah selesai menjabat.
(Feby Novalius)
