Digantikan Robot, Negara Tak Perlu Gaji PNS?
JAKARTA - PNS akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau robot. Dengan penggantian ini, negara akan hemat berapa? Sebab selama ini APBD dan APBN banyak dikucurkan untuk belanja pegawai.
"Kalau berapanya masih dikaji," kata Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Dengan penggunaan teknologi tersebut tidak hanya efektivitas birokrasi yang dicapai melainkan juga penghematan anggaran. Pasalnya dengan banyaknya jabatan yang digantikan teknologi maka negara tentu tidak perlu mengeluarkan gaji bagi PNS.
Baca Juga: PNS dengan Kerjaan Ini Digantikan Robot
Seperti diketahui komposisi belanja pegawai seringkali berjumlah besar. Bahkan di daerah besarannya bisa melebihi belanja modal dan barang/jasa.
Penggantian PNS dengan robot sebenarnya sudah nampak dengan berbagai transformasi digital yang dilakukan pemerintah. Satya mengungkapkan pemerintah saat ini terus melakukan transformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh dan manajemen ASN. Dia menyebut bahwa hal ini sudah berjalan beberapa tahun ini. Bahkan adanya pandemi covid-19 transformasi digital malah berjalan lebih cepat dari yang diharapkan.
“Namun seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus Pandemi COVID 19, maka transformasi tersebut dipercepat,” tuturnya.
Selain itu jumlah ASN saat ini di Indonesia terus menurun. Pasalnya jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut.
Meski begitu dengan transformasi penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik maka diharapkan pelayanan publik / masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” ujarnya.
Wacana penggantian PNS dengan robot maupun teknologi telah bergulir beberapa tahun ini. Hal ini berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak hanya itu Jokowi juga ingin agar birokrasi semakin sederhana dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV. Sehingga hanya menyisakan eselon I dan II.
“Yang namanya eselon III dan IV sedang dikaji, dihitung untuk dipangkas. Mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan negara lain, juga baru memulai mereka. Diganti artificial intelligent, AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” ungkap Jokowi pada 2019.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan adanya pandemi memberikan pelajaran yang sangat banyak. Salah satunya berkaitan dengan kontak sistem kerja pemerintah. Di mana banyak instansi pemerintah yang menjalankan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Meski begitu dia mengatakan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Disamping itu juga belanja aparatur juga tidak banyak.
“Kita melihat pemerintahan terus berjalan meskipun work from home. Tidak banyak kegiatan-kegiatan besar dan tidak melibatkan belanja aparatur yang banyak. Pekerjaan tetap jalan pandemi ini,” ungkapnya.
Tito berharap bahwa hal ini hendaknya dapat mengubah budaya kerja saat ini. Menurutnya dengan pengalaman pandemi saat ini maka belanja pegawai perlu dikurangi.
“Dengan pengalaman pandemi ini komposisi belanja untuk aparatur perlu dikurangi. Dan kemudian dialihkan kepada belanja untuk kepentingan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
