8 Juta Diaspora Minta Rumah di IKN Nusantara, Begini Reaksi Kepala Otorita
JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengaku akan memberikan fasilitas untuk 8 juta orang Indonesia yang ingin pindah ke IKN.
Bambang menyatakan, pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan demi pembangunan IKN.
"Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. 'Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?'. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," katanya dikutip dari video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/3/2022).
BACA JUGA:IKN Nusantara Disebut Masih Sepi Dana dari Investor, Kenapa?
Dia pun tak lupa membeberkan soal tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah.
Di mana aspek itu, yakni perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.
"Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," ucapnya.
Hal itu pun juga sudah dilakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.
BACA JUGA:Kepala Otorita Blak-blakan soal Bangun IKN Pakai Saweran Uang Rakyat
"Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," katanya.
Sementara untuk isi pelaksanaan, dia menuturkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan.
"Pada intinya kami berdua melaksanakan 4 K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga," tuturnya.
Dia juga blak-blakan soal dana pembangunan IKN yang memerlukan berbagai elemen terutama masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan bantuan pendanaan.
"Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," jelasnya.
Apalagi, menurutnya, pembangunan IKN ini merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu cukup lama.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
