Sri Mulyani Akui Penurunan Emisi Karbon Tidaklah Mudah
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa menurunkan emisi karbon tidaklah mudah. Apalagi, Indonesia masih fokus menangani dan mentransisikan dari pandemi menjadi endemi.
"Kita sudah cukup optimis bahwa kegiatan ekonomi, sosial masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemampuan kita untuk menangani pandemi COVID-19. Itu adalah sebuah perkembangan yang sangat positif. Saya harap ini bisa dijaga meski kita mendekati apa yang disebut bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri," ujar Sri dalam PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis(31/3/2022).
Dia berharap aktivitas masyarakat meningkat, namun juga tetap harus disiplin untuk menjaga agar tidak terjadi gelombang selanjutnya karena itu akan sangat mendisrupsi ekonomi Indonesia. Pada saat menghadapi pandemi, perhatian Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman dunia selanjutnya yaitu climate change atau perubahan iklim.
"Bahkan di tengah pandemi, bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di G20 di Roma dan COP26 Glasgow. Beliau menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut bersama negara-negara dunia secara adil, common but differentiated responsibility untuk menangani ancaman climate change," tambahnya.
Indonesia dalam menghadapi climate change, sudah memiliki Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sejak tahun 2011, dan kemudian diterjemahkan dalam rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim tahun 2014. Di tahun 2015, Indonesia termasuk negara yang menandatangani Paris Agreement, di mana Indonesia memiliki komitmen, tekad, dan determinasi untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya sendiri tanpa syarat dan bisa menurunkan lebih jauh ke 41% emisi karbon dengan dukungan global.
"National determined contribution atau tekad kontribusi nasional ini harus diterjemahkan dalam langkah-langkah untuk betul-betul mengurangi CO2 di dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan itu tidak mudah, namun Indonesia sudah menyusun long term strategy untuk low carbon dan climate resilience development hingga sampai 2060, karena memang waktu di Glasgow bahkan Indonesia diminta untuk komit menjadi negara yang net zero emission dari sisi karbon," jelas Sri.
Artinya meski proses pembangunan terus dilakukan, di mana proses pembangunan pasti mengeluarkan CO2, harus ada upaya lain untuk bisa meng-offset emisi CO2, sehingga secara netto, kontribusi CO2 Indonesia adalah 0.
"Itu yang disebut nett zero emission," pungkas Sri.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
