6 Fakta Harga Minyak Goreng Bikin Geleng-Geleng, KPPU Sampai Layangkan Surat ke Presiden Jokowi
JAKARTA - Polemik soal harga minyak goreng masih belum kunjung usai.
Hal itu karena harga minyak goreng saat ini kisaran Rp25.000 per liter dan Rp50.000 per dua liter.
Diketahui, Pemerintah memutuskan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memberikan subsidi hanya untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000/liter.
Tapi, rupanya keputusan ini tak memberikan solusi untuk polemik minyak goreng di Indonesia.
BACA JUGA:Kapolri Minta Forkopimda Kawal Distribusi Minyak Goreng Curah di Pasar
Bahkan, Komisi Pengawas Persaingan Udaha (KPPU) sampai menyurati Presiden Joko Widodo terkait masalah minyak goreng ini.
Berikut dirangkum Okezone, Senin (4/4/2022), terkait 6 fakta harga minyak goreng bikin geleng kepala:
1. KPPU Surati Presiden Jokowi
Komisi Pengawas Persaingan Udaha (KPPU) memberi saran ke Presiden Joko Widodo terkait masalah minyak goreng.
Di mana masukan KPPU disampaikan dalam surat berisi rekomendasi jangka pendek hingga panjang bagi pembenahan persaingan usaha di industri.
Kemudian, Deputi Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto menerangkan, pada jangka pendek, KPPU merekomendasikan pemerintah perlu memperkuat pengendalian terhadap stok crude palm oil (CPO) sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation – Domestic Price Obligation (DMO-DPO).
"Jangka pendek tersebut dapat ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa langkah alternatif," ucap Taufik dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
2. Langkah Alternatif Jangka Pendek untuk CPO
Pertama, pemerintah perlu memastikan keberadaan stok CPO dari tingkat perkebunan kelapa sawit ke industri pengolahan CPO sampai dengan industri pengguna CPO.
Kedua, pemerintah perlu memastikan keberadaan stok minyak goreng dari level produsen hingga distributor, agen, dan pedagang eceran (retail).
Ketiga, pemerintah perlu menjadikan informasi dari proses pelacakan tersebut sebagai informasi pasar yang terbuka dan memuat cadangan dan stok CPO di tingkat pelaku usaha perkebunan sawit bagi pelaku usaha yang membutuhkan CPO untuk proses produksi, terutama untuk minyak goreng.
"Informasi yang sama juga berlaku untuk cadangan dan stok minyak goreng dari produsen sampai distributor dan pedagang eceran," kata Taufik.
Keempat, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha minyak goreng untuk memaksimalkan kapasitas produksinya dan memastikan bahwa minyak goreng tersebut sampai ke tingkat pengecer (retailer)
Kelima, pemerintah perlu secara transparan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mengikuti kebijakan DMO – DPO secara konsisten dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi produksi dan distribusi sebagaimana diatur dalam kebijakan DMO – DPO.
