Mengulas Jalan Panjang Polemik Minyak Goreng RI hingga Presiden Jokowi Larang Ekspor
JAKARTA - Isu minyak goreng masih terus jadi bahan perdebatan. Pasalnya, komoditas satu ini punya peran penting dalam hajat hidup orang banyak.
Adapun pemasalahannya mulai dari harga yang tak wajar sampai kelangkaan di sejumlah wilayah.
Berbagai kebijakan telah di tempuh Kementerian Perdagangan serta upaya-upaya dari pihak terkait juga telah dilakukan. Namun, gejolak ini belum juga usai.
Hingga akhirnya, orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menangani hal ini.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Pengusaha Setuju?
Berikut perjalanan panjang polemik minyak goreng:
Pada Agustus 2021, harga minyak goreng di pasaran masih dibanderol dikisaran Rp14.000-15.000 per liter. Seiring waktu berjalan, harganya merangkak naik pelan-pelan hingga tembus Rp20.000 per liter. Di harga ini, ibu rumah tangga mulai menjerit.
Kemudian, pada November 2021, Kementerian Perdagangan buka suara soal penyebab tingginya harga minyak goreng, yakni karena adanya gangguan pasokan di dunia untuk bahan baku minyak nabati lain, sehingga permintaan CPO meningkat dan harganya naik. Di tambah lagi adanya invasi Rusia-Ukraina yang memicu pergerakan harga minyak sawit dunia sehingga berdampak pada harga minyak sawit di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan pun memproyeksikan harga minyak sawit dunia akan turun sebelum tahun baru, namun ternyata hasilnya nihil.
Sampai akhirnya tepat tanggal 18 Januari 2022, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter yang dimulai di ritel modern. Kebijakan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2022.
Di momen ini masyarakat sangat antusias membeli minyak goreng. Bagaimana tidak, harga yang ditawarkan murah di kantong ibu rumah tangga.
Pemandangan masyarakat keluar ritel membawa minyak goreng terus menjadi pemandangan yang tak terlewatkan selama tiga hari berlangsung. Karena, setelah tiga hari itu, minyak goreng di ritel-ritel kosong stok akibat panic buying masyarakat.
Angin segar bagi peritel itu, ternyata tak dirasakan bagi pedagang pasar. Pasalnya, semenjak pemerintah menjanjikan kepada pedagang pasar akan mendapat pasokan minyak goreng subsidi setelah seminggu berlangsung di ritel, janji itu hanya janji manis yang ditelan pahit oleh para pedagang pasar.
