Share

6 Fakta Masalah Minyak Goreng, dari Jokowi Larang Ekspor hingga Mendag Buka Suara

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 01 Mei 2022 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 30 320 2587775 6-fakta-masalah-minyak-goreng-dari-jokowi-larang-ekspor-hingga-mendag-buka-suara-A4AqnpANOQ.JPG Ilustrasi minyak goreng. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Masalah minyak goreng (migor) tak kunjung selesai. Gonta-ganti aturan untuk mesntabilkan harga dan pasokan tak juga bisa menyelesaikan masalah minyak goreng.

Berikut fakta masalah minyak goreng yang dirangkum di Jakarta, Minggu (1/5/2022).

1. Kendala pada Proses Pengiriman

Tak sedikit pedagang yang curhat kesulitan mendapatkan barang lantaran adanya keterbatasan stok dari agen maupun distributor.

 BACA JUGA:RI Raja Sawit, Kenapa Harga Minyak Goreng Mahal?

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono menyebut, hal itu karena ada kendala pada proses pengiriman. Karena seperti di ketahui, jumlah pasar di Indonesia sebanyak 16.000 pasar dan tersebar juga di pelosok negeri.

"Masalah logistik menjadi masalah yang sangat penting dan harus disikapi. Misalnya saja dipelosok Garut, bahkan BUMN menyerah karena lokasinya yang pelosok, ongkos logistiknya terlalu mahal dan lain sebagainya," ujarnya dalam Webinar Nasional Badan Logistik dan Rantau Pasok Minyak Goreng, Rabu (13/4/2022).

"Jadi hal itu menjadi suatu persoalan yang harus disikapi," tambahnya.

2. Saran APPSI

 

Menyikapi persoalan minyak goreng di pasaran, APPSI mendorong pemerintah untuk mengatur ketersediaan barang pokok agar pasokan di pasar bisa stabil.

Adapun ia menyarankan pemerintah membentuk lembaga khusus sehingga pedagang pasar tidak hanya menggantungkan pada distributor atau agennya.

"Saat ini pedagang pasar itu bergantungan pada distributor atau agen. Kalau agen atau distributor ini ditanya ada barang atau tidak, kemudian dijawab tidak ada, maka pedagang pasar tidak punya tempat lagi untuk memperoleh barang," terang Sudaryono.

Maka dari itu ia mendorong adanya lembaga yang dibentuk pemerintah sehingga kontrol ada di tangan pemerintah. Sehingga pedagang pasar tidak kesulitan mendapatkan barang.

"Kami mohon pedagang pasar jangan dilupakan," tutup ia menambahkan.

3. Berdampak Negatif

 

Presiden Jokowi mengakui kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng berdampak negatif. Namun dirinya tak bisa jika pasokan dalam negeri utamanya untuk kebutuhan minyak goreng kurang, bahkan sudah empat bulan alami kelangkaan.

Oleh karena itu, dirinya menginstruksikan kepada para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dengan lebih jernih.

"Saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif," kata Jokowi, Rabu (27/4/2022).

 BACA JUGA:Gula dan Minyak Goreng Dikirim Lewat Tol Laut ke Indonesia Timur

4. Stok Minyak Goreng Curah Mulai Banyak tapi Harganya Mahal

 

Menjelang Lebaran 2022 persediaan minyak goreng curah di beberapa wilayah DKI Jakarta terpantau aman, meski harganya masih tinggi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Kebayoran Lama, Jumat (29/4/2022), terlihat minyak goreng tersedia di beberapa toko di kawasan kebayoran lama.

Namun, harga minyak goreng curah masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter.

Seorang pedagang sembako bernama Rukman (40) mengatakan, persediaan minyak goreng curah di tokonya masih aman untuk sepekan kedepan.

Dia pun menjual minyak goreng curah di kisaran harga Rp17.000 sampai Rp18.000

"Saya jual minyak goreng curah Rp17.000 - Rp18.000 per kilonya, sedangkan untuk minyak kemasan Rp23.000 per liter," ujar Rukman, Jumat (29/4/2022).

Dia mengatakan tidak mengetahui HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

5. Larangan Ekspor Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Kebijakan ini berlaku Kamis 28 April 2022.

Jokowi menjelaskan, alasan melakukan pelarangan ekspor minyak goreng semata-mata untuk menambah pasokan dalam negeri.

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022).

6. Mendag Buka Suara

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, pemerintah telah melarang ekspor bahan baku minyak goreng untuk sementara waktu.

Adapun salah satu di antara bahan baku minyak goreng yang juga dilarang adalah minyak jelantah.

"Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Presiden, pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah. Itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," kata Lutfi dalam konferensi pers daring, Kamis (28/4/2022).

Dia menyebut dasar dari dimasukkannya minyak jelantah dalam rincian produk larang ekspor, lantaran minyak jelantah masuk dalam ketergori produk turunan dari minyak sawit mentah/CPO.

"Keputusan ini diambil dengan sangat tetap memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat," ujarnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini