Fakta-Fakta Bansos Cair Bertebaran di Bulan Ini, Nomor 4 BLT Subsidi Gaji Dinanti Pekerja
c. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000
d. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah
e. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).
6. . Bansos Sembako Bentuk Tunai
Bansos ini senilai Rp200.000 tapi dirapel 3 bulan sekaligus, sehingga masyarakat mendapat Rp600.000.
Masing-masing bansos yang dipercepat penyalurannya adalah BPNT senilai Rp600 ribu atau Rp200 ribu per bulan dan BLT Minyak Goreng senilai Rp300 ribu atau Rp100 ribu per bulan. Penyaluran ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
7. Bansos PKH
Ini merupakan bansos yang rutin dijalankan tiap tahunnya. Bansos PKH mencapai Rp28,7 triliun dengan target 10 juta penerima bansos yang diterima untuk
Ibu Hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta
Anak usia SD Rp900 ribu
Anak usia SMP Rp1,5 juta
Anak Usia SMA Rp2 juta
Penyandang disabilitas Rp2,4 juta
Usia lanjut mulai 70 tahun Rp2,4 juta.
8. Ada Bantuan Modal Kerja
Presiden Jokowi juga masih menyalurkan BLT ke pedagang. Besarannya mencapai Rp1,2 juta untuk modal kerja.
9. Bantuan Pedagang
Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) adalah Rp 600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan.
10. Ada BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan kembali cair pada Mei 2022 adalah BLT yang berasal dari Dana Desa.
BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu/keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan.
(Feby Novalius)
