JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti tradisi belanja anggaran daerah yang sering dilakukan di akhir tahun. Menurut dia hal ini berdampak pada terhambatnya kelancaran uang beredar di masyarakat.
"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ada berasal dari komponen transfer pusat ke derah, pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lain seperti BUMN. Nah, kita mohon agar APBD yang ada dirancang jangan seperti tradisi sebelumnya yaitu dihabiskan di akhir tahun," ujar Tito dalam Rakornas Keuangan Daerah 2022, Kamis (2/6/2022).
Lanjut Tito, anggaran belanja daerah berperan penting sebagai stimulator agar pelaku ekonomi, terutama swasta, bergerak. Menurutnya, negara adalah pembeli terbesar dari barang dan jasa yang dijual di pasaran.
"Jadi biar ada uang beredar di masyarakat, supaya daya beli kuat karena konsumsi masyarakat merupakan variable penting untuk membentuk pertumbuhan ekonomi. Nah, persoalannya rata-rata realisasi di akhir tahun," katanya.
Tito menyarankan agar kepala daerah membuat target realisasi anggaran belanja per 3 bulan sehingga lebih seimbang. Meski begitu, dirinya paham bahwa tidak seluruh transaksi bisa dilakukan saat itu juga. Misalnya, ketika ada proyek pembangunan yang pembayarannya harus diakhir tahun.