Share

Honorer 2023 Dihapus, Nasib Guru-Guru Non-ASN Bagaimana?

Tim Okezone, Okezone · Senin 27 Juni 2022 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 27 320 2619074 honorer-2023-dihapus-nasib-guru-guru-non-asn-bagaimana-rpPUeUv5K4.jpg PNS. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nasib guru honorer ditengah kabar penghapusan dimulai November 2023 mendatang, tentu menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni pun buka suara soal posisi guru honorer pada tahun depan nanti.

"untuk posisi guru adalah yang banyak diisi oleh pegawai non-ASN," ujarnya dikutip dari keterangan resmi di situs MenpanRB, Jumat (24/6/2022).

 BACA JUGA:Tenaga Honorer Dihapuskan Tahun Depan, Begini Rencana Pemerintah

Dia menjelaskan kalau diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20/2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, bisa memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun.

"Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer tiga tahun kebelakang untuk kemudahan seleksi," tegasnya.

Dia memastikan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar akan diperhatikan, misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan.

"Kementerian PANRB fokus pada kompetensi SDM yang dibutuhkan pemerintah menuju birokrasi kelas dunia," tambahnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan kalau tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN.

"Tidak perlu kita mencari siapa yang salah. Tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama," katanya.

Dia menerangkan bahwa eraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK.

Tentu dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya.

Di mana instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini