Menurutnya, tidak mungkin PLN menaikkan tarif listrik ke pelanggan untuk menutup kebutuhan biaya mengingat akan mempengaruhi masyarakat secara langsung.
Di sisi lain apabila pemerintah yang menanggung kebutuhan tambahan biaya ini maka PLN juga harus memastikan besaran biaya yang akan ditanggung.
“Ini saat ini masih dalam pembahasan secara intens,” tegas Maya.
Tak hanya itu, Maya mengatakan PLN pun saat ini juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan agar mereka mau mendukung transisi energi di Indonesia.
Upaya itu sejalan dengan PLN yang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 ditargetkan untuk menerapkan bauran energi atau fuel mix pada 2025.
PLN memiliki tugas untuk melakukan bauran energi pada 2025 yaitu sebanyak 23 persen berasal dari energi terbarukan sehingga harus ada penambahan pembangkit berbasis renewable energy.
“Apa kita harus menambah renewable energy? Padahal sekarang secara suplai kita over. Ini perlu balancing karena perlu ada trade-off bagaimana menuju net zero emission dengan besarnya biaya yang ditanggung PLN,” jelas Maya.
(Taufik Fajar)