Kasih Duit Rp27 Triliun ke Kominfo, Sri Mulyani: Untuk Nikmati Transformasi Digital
JAKARTA - Dalam era digitalisasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa perbaikan tata kelola berkaitan dengan sistem yang terintegrasi dari proses bisnis, data, dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan teknologi informasi.
Kunci yang sangat penting di dalam perbaikan ini adalah pengelolaan, penguatan pengawasan, peningkatan layanan bagi pelaku usaha, dan kepastiannya.
"Digitalisasi akan mengandalkan sistem yang bisa memiliki integritas dari sisi data dan proses bisnisnya untuk pelayanan. Tak hanya itu, ada kepastian waktu, transparansi, proses bisnis yang baik, dan juga keadilan serta kepastian," ujar Sri dalam Webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi: Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP di Jakarta, Rabu(3/8/2022).
BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Sinyal Positif Ekonomi RI, Apa Saja?
Dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi.
Karena bukan hanya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan komoditas, digitalisasi memiliki manfaat yang sangat luas.
APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk terus membangun pondasi transformasi digitalisasi ekonomi Indonesia.
"Di dalam masa pandemi, semua K/L semua anggaran dan fungsinya turun kecuali untuk membantu sektor kesehatan, dan meningkatkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terpukul oleh pandemi, serta belanja untuk transformasi digital tidak dipotong, tapi justru ditingkatkan dalam periode pandemi 2020," jelasnya.
Menurutnya, itu merupakan suatu bukti bahwa pemerintah melihat fondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi.
"Justru kita harus mengakselerasi di dalam investasi. Makanya kalau kita lihat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu dari sedikit K/L yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Anggaran Kominfo pada tahun 2020 Rp20 triliun, naik 73% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun, tahun 2021 naik lagi menjadi Rp26 triliun, dan lalu naik menjadi Rp27 triiliun," jelasnya.
Dia menambahkan kalau anggaran ini dipakai untuk membangun fondasi infrastruktur, tidak mungkin transformasi digital dan digitalisasinya terwujud apabila infrastruktur digitalnya tidak dibangun.
Hal ini termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.
"Kita juga terus membangun agar daerah 3T menjadi prioritas agar mereka juga bisa menikmati transformasi digital. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kesempatan untuk terjadinya korupsi dalam transaksi yang dapat mengurangi keuangan negara harus dikurangi, antara lain dengan membangun platform digital yang tidak lagi atau mempersempit dan mengurangi terjadinya praktek bisnis yang tidak baik, yaitu terjadi korupsi atau kompromi terhadap integritas," pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
