Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Siapkan Data Perdagangan Dalam Negeri, Buat Apa?
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Menyikapi permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM, salah satunya dengan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kami perlu data antar-daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," kata Menteri Teten.
Ia mengakui menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa mengciptakan pertumbuhan ekonomi1,58 persen atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Oleh karena itu dia kembali menegaskan pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, dia pun menyebut pihaknya mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.
"Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan," katanya.
Selain itu Menteri Teten menyebutkan akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi, karena potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp5.400 triliun.
"Namun saat ini lebih dari 10 persen di e-commerce itu produk impor. Sehingga kita harus perkuat produksi kita, agar pasar digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Terlebih penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat," kata Menteri Teten.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
