Share

Anggaran Pendidikan dalam APBN 2023 Tembus Rp608,3 Triliun

Rizky Fauzan, MNC Portal · Selasa 16 Agustus 2022 16:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 16 320 2648980 anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2023-tembus-rp608-3-triliun-EvUhh50lFH.jpg Presiden Jokowi. (Foto: DPR RI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Di mana RABPN 2023 tersebut sebesar Rp3.041,7 triliun.

Selain itu rencana belanja negara tersebut meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.

Presiden mengatakan Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

 BACA JUGA:Presiden Jokowi Bangga Neraca Perdagangan RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata Jokowi dalam pembukaan pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Presiden membeberkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan, serta penguatan kualitas layanan PAUD.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," jelasnya.

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepatsasaran dan berbasistarget penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 392,0 triliun, Jokowi mengatakan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.

Tak hanya itu saja, anggaran itu juga untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta.

Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan.

Selain itu untuk anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Kemudian, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini