Share

Cegah Banjir di Perkotaan, Begini Jurus Pembangunan dari Menteri PUPR

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Rabu 31 Agustus 2022 10:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 31 320 2657935 cegah-banjir-di-perkotaan-begini-jurus-pembangunan-dari-menteri-pupr-KtFd72elgz.JPG Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Salah satu dampak perubahan iklim yang berpotensi terjadi di daerah perkotaan yaitu bencana banjir.

Sehingga ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci dalam transformasi daerah perkotaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk perkotaan masa depan, dimana air adalah kunci untuk daya dukung kota.

Namun demikian air sangat erat kaitannya dengan banjir.

 BACA JUGA:4 Kecamatan di Bengkulu Utara Kebanjiran, Puluhan Warga Terjebak

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8/2022).

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon.

Langkah yang telah dilakukan untuk mendukung hal tersebut diantaranya mempromosikan konstruksi berkelanjutan berdasarkan 3 pilar yaitu layak secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

“Kami juga menerapkan konsep Green Building di berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan perkotaan yang terlayani menjadi 100% pada tahun 2024,” jelasnya.

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 58% di sektor bangunan dan 5% di sektor limbah.

Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan Program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.

"Transisi ke ekonomi sirkular membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Menciptakan kemitraan publik-swasta-masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan pendanaan," ucapnya.

"Memungkinkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan alternatif untuk inisiatif kota sirkular,” pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini