Erick Thohir Ungkap 4,5 Juta Pekerja Migran Indonesia Ilegal
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada 4,5 juta Pekerja Indonesia (PMI) adalah ilegal.
Akibatnya, PMI ilegal ini tidak mendapat proteksi atau perlindungan dari pemerintah Indonesia
Erick mencatat jumlah PMI saat ini mencapai 9 juta orang.
Namun, setengah dari mereka tidak mendaftarkan diri secara resmi ke otoritas terkait.
BACA JUGA:Minta Akselerasi Kendaraan Listrik, Erick Thohir Colek 84 BUMN
Padahal mereka telah menjual sejumlah aset untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.
"9 juta (PMI), setengahnya ilegal, padahal mereka ketika ingin mendapat pekerjaan jual sapi, sawah dan lain-lain, karena apa? Ada persepsi 'oh mendapat gaji yang besar,' Tapi ternyata dengan 4,5 juta ini dan mereka tidak dapat proteksi," ujar Erick, Rabu (14/9/2022).
Meski begitu, Erick memastikan Pekerja Migran Indonesia mendapat akses pembiayaan dari Himbara. Misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dia pun mendorong agar Himbara mendukung akses pendanaan atau kredit bagi PMI, salah satunya melalui PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
"Negara hadir melalui BUMN untuk mendukung dan melindungi PMI. Antara lain dengan pelayanan perbankan, KUR, fast track, serta lounge nyaman di bandara Angkasa Pura II," kata Erick.
Hingga Juni 2022, BNI telah membuka rekening khusus senilai Rp1,1 triliun untuk 181.000 PMI.
Adapun BNI menyalurkan Rp816 miliar kepada 45.000 Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI sejak 2015. Hal ini membuat BNI berkontribusi atas 95 persen penyaluran KUR nasional PMI.
"Sejak awal, saya dengan Pak Benny memberikan dorongan, pendanaan dengan BNI daripada terjebak lintah darat yang Pak Benny bilang mafia, lalu juga ketika pulang mereka sudah terdaftar di data bank sehingga mereka bisa usaha sendiri nanti," tutur Erick.
Tak hanya BUMN di sektor perbankan, Erick juga memastikan perusahaan pelat merah di sektor lain akan mendukung para PMI.
Dia mencontohkan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II dan PT Garuda Indonesia Tbk.
Kedua perusahaan ini dinilai memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menyediakan PMI Lounge, sebagai jalur cepat keimigrasian khusus bagi para PMI.
Lalu, menyediakan penerbangan tambahan khusus untuk memfasilitasi penerbangan PMI ke Korsel.
(Zuhirna Wulan Dilla)
