Jokowi Bakal Pimpin Langsung Promosi Proyek IKN ke Investor
Dia memastikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai landasan hukum pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal di IKN yang ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat ini.
“IKN sebagai proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional tentu akan memberikan kemudahan dan fasilitas menarik bagi investor. Harapannya skema-skema yang disiapkan akan memiliki keunggulan bagi dunia investasi di tingkat regional, mengungguli negara-negara tetangga," katanya.
Kemudian, Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengungkapkan meskipun Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk mempromosikan mega proyek infrastruktur ini, ia meyakini investor lokal dan mancanegara belum akan mau menanamkan modalnya dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Menurutnya, sampai dengan saat ini para investor tersebut masih akan menunggu kepastian setelah masa pemerintahan Jokowi rampung pada 2024. Bahkan, para investor katanya, juga meragukan keberlanjutan proyek infrastruktur besar di era Jokowi yang juga belum tentu selesai sampai dengan 2024 mendatang.
“Artinya masih dalam tahap tertarik, paling banter hanya letter of interest. Tidak akan mungkin kemudian besok atau tahun 2023, (investor akan) menggelontorkan dan besar-besaran di sana karena dua indikator tadi," ungkapnya.
Dia menyebut alasan yang melatarbelakangi sikap wait and see calon investor tersebut, menurutnya, adalah keraguan yang muncul terhadap proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah sendiri. Selain itu, belum ada kepastian satu pun terkait berjalannya IKN pasca 2024.
“Semua bilang optimis, ya boleh. Tapi jangan lupa apakah iya calon presiden yang akan maju juga punya komitmen sama. Buat investor mereka bersabar dua tahun tidak ada masalah kalau pun dia punya uang dia akan tahan,” ucapnya.
Sehingga dia memprediksi dalam kurun waktu dua tahun ke depan, yakni 2023 dan 2024, semua pembangunan IKN tersebut dipastikan hanya akan bersumber murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun mengingat keterbatasan dana dari APBN, maka ia menyarankan pemerintah untuk bersikap lebih realistis.
