Jadi Isu Utama KTT G20, Bagaimana Program Dekarbonisasi BUMN?
JAKARTA - Program dekarbonisasi menjadi salah satu sorotan negara atau peserta konferensi KTT G20 di Bali.
Dalam konferensi di bawah Presidensi Indonesia, isu yang mengemuka bagaimana terjadi kerja sama lebih luas antara negara berkembang dengan negara maju agar ada solusi pembiayaan dalam proses dekarbonisasi.
Di Indonesia, berbagai elemen lembaga usaha dan pemerintah telah melakukan upaya memulai dekarbonisasi sejak akhir 2021.
BACA JUGA:KTT G20 di Bali Sukses Digelar, Jokowi Beri Apresiasi soal Layanan Listrik
Tak terkecuali Kementerian BUMN yang juga mendukung adanya capaian Net Zero Carbon Emission pada 2060, sebagai salah satu syarat menerima bantuan keuangan dan teknis dari komunitas internasional.
Direktur Utama PT BKI (Persero) Rudiyanto mengatakan, untuk menjalankan komitmen tersebut, sejumlah BUMN sudah melakukan banyak achievement dalam implementasi dekarbonisasi.
Untuk BKI sendiri program dekarbonisasi BKI yang masih on progress yaitu 10 persen.
“Dari sisi eksternal, kami telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti sesama BUMN yang menjalankan proyek dekarbonisasi, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah,” ujar Rudiyanto, Kamis (11/17/2022).
Pada Februari lalu, perseroan dan PT Energy Management Indonesia (Persero) atau EMI telah menyiapkan pilot project dekarbonisasi di Indonesia.
Proyek ini dengan inisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara BKI dengan sejumlah BUMN lainnya.
Dalam proyek tersebut, lanjut Rudiyanto. BUMN juga memiliki peran vital sebagai verifikator dan menjalankan validasi pendukung pasar karbon.
Kemudian, BKI melaksanakan pembuatan penawaran komersial dengan tujuh BUMN Project Management Office (PMO) yang dibentuk Kementerian BUMN. PMO dibuat untuk memastikan proyek strategis dan aksi korporasi dari ke tujuh perusahaan BUMN ini dapat mendukung target dekarbonisasi.
Langkah selanjutnya, kata Rudiyanto, pada Oktober lalu, PT BKI (Persero) juga bertindak sebagai fasilitator untuk menyukseskan proyek dekarbonisasi Pupuk Indonesia.
Sedangkan dari sisi internal, lanjut Rudiyanto, pihaknua mengadakan ISO 14065, 17029 serta Pelatihan Pelatihan Perhitungan Emisi GRK (ISO 14064 series) oleh Bureau Veritas.
“Hal ini kami laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) BKI terkait emisi gas rumah kaca yang perlu perhatian khusus,” tambahnya.
Selain itu, pada 2022 BKI juga memberi perhatian pada pembangunan pasar karbon Indonesia melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, Rudiyanto berharap bisa mengoptimalkan upaya sosialisasi dekarbonisasi di lingkungan BUMN dan masyarakat mengetahui secara jelas bahwa pajak karbon diterapkan secara tepat guna dan tepat manfaat, sehingga dapat membentuk perilaku yang positif.
(Zuhirna Wulan Dilla)
