Kapan RPP Kemudahan Berusaha di IKN Diterbitkan, Ini Kata Menteri Bahlil
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pemberian Izin Usaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum selesai,
Awalnya RPP tersebut direncanakan selesai pada Oktober. Tapi harus mundur dari target menjadi November 2022.
Baca Juga: Bertemu 17 Kepala Negara G20, Jokowi: Potensi Investasi di IKN Rp322 Triliun
Bahlil mengatakan, pemerintah beberapa minggu terakhir fokus untuk persiapan acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Bahlil menyebutkan bahwa sebenarnya RPP tersebut sudah hampir mencapai final sehingga ia mengaku akan cepat menyelesaikannya pada bulan November ini.
Baca Juga: Ekspansi ke IKN, Wulandari Bangun Laksana (BSBK) Siapkan Rp100 Miliar
"Kita dua minggu terakhir ini kan semua fokus di acara G20, jadi nanti kita balik kami akan selesaikan di bulan November, Ini harus selesai secepatnya," ujar Bahlil, Kamis (17/11/2022).
Selain itu, dia menuturkan bahwa sejumlah negara telah menyampaikan minat untuk berinvestasi di kawasan IKN Nusantara mulai dari Korea Selatan hingga Uni Emirat Arab.
"Korea, terutama dari LG, ingin sekali masuk di IKN. Kemudian ada juga beberapa negara dari Eropa, Uni Emirat Arab, dan China," sebutnya.
Bahkan menurutnya ada salah satu perusahaan elektronik asal Taiwan yaitu Foxconn yang telah menyampaikan niatnya secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berinvestasi di wilayah IKN.
"Foxconn akan masuk di teknologinya tapi sekarang proposalnya lagi kita diskusikan," terang Bahlil.
(Feby Novalius)
