Siapa Saja yang Layak Terima Kartu Prakerja 2023? Simak Penjelasannya
JAKARTA – Program Kartu Prakerja masih terus dilanjutkan pemerintah di tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penerima program Kartu Prakerja hingga 1 juta orang pada 2023.
Lantas siapa saja yang layak menerima Kartu Prakerja?
Baca Juga: Syarat dan Cara Ikuti Program Kartu Prakerja 2023
Untuk mengikuti program Kartu Prakerja terdapat 5 syarat yang harus diperhatikan. Pertama, WNI yang memiliki usia 18 tahun ke atas. Kedua, tidak sedang menempuh pendidikan formal.
Baca Juga: Cek Cara Pendaftaran Kartu Prakerja 2023, Skemanya Berubah!
Ketiga, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Keempat, bukan penerima bantuan sosial (bansos) lainnya. Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
Terakhir, maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.
Selain itu pada Program Kartu Prakerja 2023, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta.
Hal ini karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja. Ke depannya, Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
