JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dana transfer ke daerah (TKD) berperan penting untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Dia menjelaskan, pada APBN 2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9%, termasuk di dalamnya dana TKD yang naik sebesar Rp304,3 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan negara sebesar 30,5% atau Rp615 triliun, sehingga defisit APBN menurun menjadi sebesar 2,38% dari PDB.
“Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5% atau dalam hal ini defisit kita turun Rp310,7 triliun,” ungkap Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/1/2023).
Hingga saat ini, Sri menyebut bahwa perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, termasuk di antaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir.
“Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat. Nah ini nanti implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai logistik distribusi menjadi sangat penting,” jelas Sri.
Follow Berita Okezone di Google News
Namun, memasuki tahun 2023, pelaksanaan APBN adalah kombinasi antara optimis namun juga waspada. Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar) Rp476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp19 triliun tahun lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrim dan stunting bisa diturunkan secara cepat,” terangnya.
Untuk itu, Sri berpesan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) serta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk tetap waspada terutama terhadap ancaman geopolitik, serta untuk tidak melakukan korupsi.
“Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa, karena lebih dari Rp3.060 triliun akan dibelanjakan tahun 2023 ini. Tentu kita juga berharap seluruh pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,” pungkasnya.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
