4 Fakta APBN 2023, Jokowi Minta Fokuskan ke Stunting hingga Kemiskinan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 digunakan untuk program-program produktif.
"Saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan pada program-program yang betul-betul produktif. Utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan," kata Jokowi dalam arahannya, Senin, 16 Januari 2023.
Dirangkum Okezone, Minggu (22/1/2023), berikut fakta Jokowi perintahkan APBN 2023 untuk penurunan stunting, kemiskinan dan lapangan kerja:
BACA JUGA:Inflasi dan Defisit APBN 2023 Jadi Fokus Utama Sri Mulyani
1. APBN 2023 Difokuskan untuk Program Prioritas Nasional
Jokowi meminta agar APBN 2023 difokuskan untuk menyelesaikan prioritas nasional khususnya pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim.
"Baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim, dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu," kata Jokowi.
2. Harus Memacu Ekonomi di Daerah
Jokowi meminta kementerian agar mendorong transfer ke daerah harus dapat memacu ekonomi di daerah.
"Transfer ke daerah termasuk di dalamnya dana desa itu betul-betul harus disampaikan bahwa ini dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya di transfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," tegasnya.
3. Harus Sinkron
Selain itu, Jokowi juga meminta adanya kesinkronan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dengan APBN.
"Artinya singkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, yang berkaitan dengan investasi," ungkapnya.
4. Tanggapan Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa inflasi masih menjadi fokus di 2023. Terutama mengenai volatile food atau bahan makanan.
Hal itu diwujudkan dalam bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kinerja positif APBN 2022 yang telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
“Jangan lupa bahwa APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp550 triliun untuk subsidi BBM, elpiji dan listrik. Ini menyebabkan kenapa harga administered yang di atur pemerintah nggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika atau negara lain yang BBM nya naiknya luar biasa selama tahun 2022,” ungkap Sri
(Zuhirna Wulan Dilla)
