6 Fakta Freeport Ajukan Lagi Perpanjangan Kontrak hingga RI Tambah 10% Saham
JAKARTA - Freeport Indonesia menarik perhatian di minggu ini. Setelah perusahaan tambang emas tersebut mengajukan lagi perpanjangan kontrak yang masih ada hingga 2041.
Hal menarik lainnya, Pemerintah Indonesia juga ingin menambah kepemimilikan saham di perusahaan tambang tersebut hingga 10%. Di mana saham negara di Freeport saat ini mencapai 51%.
Okezone merangkum fakta terkait Freeport minta perpanjangan izin dan RI segera tambah 10% saham, Minggu (30/4/2023):
1. Progres smelter Freeport Indonesia
Menteri ESDM menyebutkan, pemerintah melihat bahwa progres pembangunan smelter Freeport Indonesia yang hingga April 2023 telah mencapai 61%. Sama halnya dengan Amman yang memiliki progres yang kurang lebih sama dengan PTFI.
"Untuk tembaga dapat kelonggaran karena ada perkembangan pembangunan smelter dan sudah spending sekian banyak. Kan kalau sudah lebih dari 60% kan anggarannya sudah mirip-mirip yang dikeluarkan," paparnya.
2. Pemerintah minta smelter Freeport diselesaikan
Kendati memberikan kelonggaran izin, Arifin menegaskan kepada keduanya untuk menyelesaikan pembangunan smelter sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan yakni Mei 2024.
"Kalau belum sesuai ya sesuai konsekuensinya. Kita minta mereka selesaikan dulu baru ekspor," pungkasnya.
3. RI bakal tambah saham 10% di freeport
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi bocoran terkait pengelolan Freeport Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menambah saham sebesar 10% dari yang sudah dipegang saat ini sebesar 51%.
"Beberapa waktu terakhir ini kami tengah membicarakan perpanjangan pengelolaan Freeport. Freeport ini kan sekarang sudah milik Pemerintah Indonesia karena sahamnya sudah 51% pemerintah, dan kita melihat pendapatan dari Freeport dari tahun ke tahun semakin baik," ujar Bahlil.
"Maka pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham. Di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%," lanjutnya.
4. Pemerintah ingin ada smelter di Papua
Saat ini pemerintah masih dalam proses pembahasan untuk dimatangkan. Namun, ia memastikan bahwa penambahan saham tersebut akan deal dilakukan.
"Tapi ini masih bocoran saja, nanti kami akan sampaikan rilisnya secara resmi. Saat ini masih dalam pembahasan-pembahasan, belum deal. Tapi pembahasannya sudah hampir matang. Nanti kalau sudah selesai kami akan umumkan," tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa ke depan, pemerintah akan meminta investor untuk membangun smelter di Papua. Sehingga kelak, smelter tidak hanya ada di Gresik saja.
5. Utang BUMN mengambil alih Freeport lunas pada 2024
Hal penting lainnya, Bahlil mengatakan, berdasarkan laporan Freeport kepada pemerintah, terkait potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport kemungkinan besar akan lunas pada tahun 2024.
"Kemungkinan besar tahun 2024 akan lunas," jelasnya.
6. Pengajuan izin baru
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mengajukan lagi perpanjangan izin. Padahal baru diperpanjang hingga 2041.
"Sudah pengajuan," ujarnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jumat (28/4/2023).
(Feby Novalius)
