7 Fakta Impor KRL Bekas Jepang di Tangan Luhut
JAKARTA - Polemik impor KRL memasuki babak terakhir. Di mana keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Adapun sebelum diambil keputusan, diperlukannya dua data final dari PT INKA terkait besaran biaya yang akan digunakan dalam memproduksi gerbong kereta.
Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (28/5/2023) tentang impor KRL bekas Jepang pasti direalisasikan.
1. Keputusan diambil Luhut
Polemik impor KRL nampaknya akan memasuki babak terakhir. Di mana keputusan Impor KRL bekas dari Jepang akan ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
2. Diperlukan dua data final PT INKA
Adapun sebelum diambil keputusan tersebut, diperlukannya dua data final dari PT INKA terkait besaran biaya yang akan digunakan dalam memproduksi gerbong kereta. Kemudian data dari KAI terkait kenaikan jumlah penumpang kereta pasca pandemi Covid-19.
3. Pihak KAI sedang hitung data jumlah penumpang pasca Pandemi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penghitungan data jumlah penumpang pascar pandemi covid-19.
"Nanti kita tunggu. (Data final) dalam proses," kata Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo ketika ditemui dalam acara Bazar UMKM Untuk Indonesia dengan tema Seru-Seruan Bazar Lokal di atrium Plaza Sarinah, Kamis (25/5/2023).
4. Keputusan dengan data produksi KRL dari INKA
Di tempat yang berbeda, Erick mengatakan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan data produksi KRL dari INKA untuk periode tertentu. Dan, jumlah permintaan penumpangnya yang harus di-review oleh PT KAI (Persero).
"Saya bilang waktu itu kan saya diundang rapat sama Menko (luhut) Menhub, Menteri Industri, lalu saya bilang saya menunggu dua data final, satu dari INKA berapa besar bisa memproduksi daripada gerbong itu, minta datanya. Saya juga meminta KAI untuk mereview ulang pasca Covid kenaikan jumlah yang memakai kereta," katanya.
"Kalau data ini sudah keluar baru kita bisa sinkronkan, jadi bisa ada keputusan, berapa lokal berapa yang impor, jadi bukan ribut impor dalam negeri, tanpa solusi buat masyarakat," lanjut dia.
