Biden dan McCarthy Capai Kesepakatan Naikan Plafon Utang AS Selama 2 Tahun
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Ketua DPR AS, Kevin McCarthy mencapai kesepakatan tentatif untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal senilai USD31.4 triliun pada Sabtu malam waktu setempat, mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan.
Namun, kesepakatan itu diumumkan tanpa perayaan apapun, ini dilakukan mengingat negosiasi yang alot dalam mencapai kesepakatan sebelum Amerika Serikat kehabisan uang untuk membayar hutangnya pada awal Juni.
"Saya baru saja berbicara di telepon dengan Presiden Biden beberapa saat yang lalu. Setelah dia membuang waktu dan menolak untuk bernegosiasi selama berbulan-bulan, kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya yang layak untuk rakyat Amerika," tulis Ketua DPR AS, Kevin McCarthy dalam akun twitter resmi, Minggu (28/5/2023).
Sementara, Biden menyebut kesepakatan itu sebagai langkah maju yang penting dalam sebuah pernyataan. Biden menyebutkan, perjanjian tersebut merupakan hasil dari kompromi, yang berarti tidak semua orang mendapatkan apa yang diinginkan.
Kesepakatan itu akan menaikkan plafon utang selama dua tahun sambil membatasi pengeluaran selama periode tersebut. Nantinya, pemerintah akan memilah kembali dana COVID yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan mencakup beberapa persyaratan kerja tambahan untuk program bantuan makanan bagi masyarakat AS yang tidak mampu.
Perwakilan Republik Bob Good, menulis dalam akun twitternya bahwa dia mendengar kesepakatan itu akan meningkatkan plafon utang sebesar USD 4 triliun.
Namun, terdapat beberapa hal yang masih akan dibahas oleh pihak terkait. McCarthy berharap penyelesaian RUU terkait akan rampung pada hari Minggu waktu setempat dan kemudian akan kembali berbicara dengan Biden untuk melakukan pemungutan suara untuk kesepakatan di hari Rabu mendatang.
McCarthy mengatakan, RUU nantinya akan membahas pemangkasan pengeluaran, reformasi konsekuensial yang akan mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan untuk masuk ke dalam angkatan kerja, tidak ada pajak baru dan tidak ada program pemerintah baru.
Negosiator juga telah setuju untuk membatasi pengeluaran diskresioner non-pertahanan pada tingkat 2023 selama satu tahun dan meningkatkannya sebesar 1% pada tahun 2025, kata sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut.
(Taufik Fajar)
