Gas Elpiji 3 Kg Langka Sampai ke Jokowi, Dirut Pertamina Ditelepon Erick Thohir
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan bahwa pihaknya telah dihubungi oleh Menteri BUMN Erick Thohir perihal kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa daerah.
Menurutnya, panggilan Erick itu pasca Menteri BUMN melakukan kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui beberapa wilayah di Indonesia telah mengalami kesulitan LPG seperti di wilayah Banyuwangi hingga Malang, Jawa Timur.
"Mengenai ini (kelangkaan LPG 3 kilogram), kemarin Bapak Presiden kan ada kunjungan di Malang beserta Menteri BUMN. Dengan adanya laporan dari masyarakat di sana, Pak Menteri tadi telepon saya," jelas Nicke ketika ditemui dalam acara IPA Convex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (25/7/2023).
Nicke pun mengungkapkan, apabila dilihat dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk gas melon ini sejatinya sama dengan tahun lalu. Namun diakuinya pada Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu seperti Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru Hijriyah.
"Setiap hari libur, itu terjadi peningkatan konsumsi, sehingga tentu terjadi peningkatan itu di atas rata-rata harian. Ini perlu kita recovery dari sisi penyediaannya, suplai, atau distribusinya," tutur Nicke.
Untuk mengatasi hal itu, lanjut Nicke, pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita lakukan operasi pasar. Hal ini dilakukan agar penyaluran efektif langsung ke masyarakat.
"Dan kemudian, kita tentu harus melihat seberapa efektif LPG subsidi ini tersalurkan ke masyarakat yang berhak menerima. Jadi kalau dari rencana kita menentukan kuota ini dengan pemerintah, ini dasarnya ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak mendapatkan LPG subsidi dari total 88 juta rumah tangga. Artinya sekitar 68%," terangnya.
"Hari ini kalau kita lihat data, berapa persen sih dari penjualan LPG subsidi terhadap total LPG? Itu angkanya ternyata tinggi, 96 persen, sehingga kita harus melihat apakah ada yang tidak tepat distribusinya. Oleh karena itu, Pertamina juga bekerja sama dengan pemda dan juga dengan APH untuk melakukan pengecekan, monitoring, evaluasi, untuk memastikan bahwa distribusinya ini tepat sasaran," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
