Menaker Pertimbangkan Karyawan Swasta WFH Imbas Polusi Udara
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan karena memburuknya polusi udara. Menaker Ida mengatakan kini pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk dapat menerapkan sistem WFH di perkantoran.
"Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yg harus kita atasi. .Pilihannya kan di antaranya WFH," katanya saat ditemui di komplek DPR RI Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Meski begitu, Menaker Ida belum dapat memastikan pekerjaan mana yang akan bisa dilakukan untuk WFH dan mana yang. Dia mengatakan diskusi tersebut belum sampai pada tahap itu.
"Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa di WFH kan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan kita terus diskusikan. Saya kira ini menjadi persoalan bersama nanti kita diskusikan mana yang terbaik," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa hal dalam meningkatkan kualitas udara.
Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.
"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek," kata Jokowi dalam arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Hal tersebut diakuinya memerlukan anggaran. Sehingga, dirinya meminta untuk segera dipersiapkan.
"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75-25 atau angka yang lain," kata Jokowi.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
