Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2024
JAKARTA - Kementerian/Lembaga telah mendapat alokasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati urutan pertama dengan anggaran terbesar mencapai Rp146,98 triliun.
Angka itu menurun sekitar Rp7,38 tirliun jika dibandingkan dengan DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp154,36 triliun Tahun 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 mendatang tidak mempengaruhi program-program pembangunan infrastruktur.
Pasalnya penurunan anggaran sebetulnya digantikan dengan program lain yang sumber pendaaan langsung dari Kementerian Keuangan, contoh seperti lahirnya Inpres Jalan Daerah (IJD).
"Iya (turun), tapikan sudah termasuk IJD segala, misal IJD ada di BUN (Bendahara Umum Negara), bayangkan Rp146 triliun, tambah Rp15 triliun, tambah Rp11 triliun, tapi itu bukan di DIPA PU," ujar Basuki usai konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 dikutip, Jumat (18/8/2023).
Dia menegaskan penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 mendatang tidak mempengaruhi program-program pembangunan infrastruktur. Sebab, penurunan anggaran sebetulnya digantikan dengan program lain yang sumber pendaaan langsung dari Kementerian Keuangan, contoh seperti lahirnya Inpres Jalan Daerah (IJD).
"Iya (turun), tapikan sudah termasuk IJD segala, misal IJD ada di BUN (Bendahara Umum Negara), bayangkan Rp146 triliun, tambah Rp15 triliun, tambah Rp11 triliun, tapi itu bukan di DIPA PU," tutupnya.
Ini Daftar 10 besar Kementerian/Lembaga dengan anggaran tertinggi dalam RAPBN 2024:
1. Kementerian PUPR: Rp146,98 triliun
2. Kementerian Pertahanan: Rp135,44 triliun
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp97,70 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp90,27 triliun
5. Kementerian Sosial: Rp79,19 triliun
6. Kementerian Agama: Rp72,16 triliun
7. Kementerian Keuangan: Rp48,35 triliun
8. Kementerian Perhubungan: Rp38,47 triliun
9. Komisi Pemilihan Umum: Rp28,36 triliun
10. Kementerian Hukum dan HAM: Rp18,39 triliun
(Taufik Fajar)
