Bursa Karbon Diresmikan, Menko Luhut: Masih Ada PR yang Harus Diselesaikan
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah usai peluncuran bursa karbon. Adapun pekerjaan rumah yang dimaksudkan Luhut itu terkait peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon.
"Selanjutnya kami laporkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon, kami ingin segera tuntaskan ini," jelas Luhut, Selasa (26/9/2023).
Oleh karena itu dikatakan Luhut, pemerintah akan terus mengawal peraturan yang mengatur soal Nationally Determined Contribution (NDC), perdagangan karbon luar negeri, hingga peraturan soal pajak karbon tersebut.
"Berangkat dari hasil ratas lalu, Permen LHK penyelenggara NDC, dan permen LHK perdagangan karbon luar negeri dan peraturan pajak karbon yang kami juga ingin kawal supaya ini jangan lari dari hasil keputusan ratas lalu," terangnya.
Ditambahkan Luhut, pekerjaan rumah berikutnya yaitu terkait Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan sistem integrasinya terus disempurnakan. Tujuannya, agar transparansi dapat terlaksana dengan baik.
"Selanjutnya penyempurnaan sistem pencatatan nasional atau SRN PPI dan integrasinya dengan sistem yang ada di sektor agar tujuan transparansi dapat terlaksana dengan baik," urainya.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyatakan bahwa penyelenggaraan bursa karbon Indonesia akan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan teknologi blockchain dan menggunakan unit karbon berkualitas yang dijalankan secara bertahap dimulai dari pasar dalam negeri.
"Dan akan dikembangkan juga untuk perdagangan pasar karbon luar negeri serta sebagai karbon market regional hub," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
