Demi IKN, Ada Formasi CPNS Khusus Putra-Putri Kalimantan
JAKARTA - Pemerintah akan membuka formasi khusus putra putri Kalimantan. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pegawai di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Kita akan membuat suatu kebijakan persisnya diputuskan di ratas akan ada presentase khusus putra putri Kalimantan dalam formasi CPNS ini," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Kantor Kominfo, Rabu (17/4/2024).
BACA JUGA:
Hal ini juga sebagai antisipasi agar putra putri daerah turut mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN di tanahnya sendiri serta menghindari membludaknya pendaftar dari luar daerah Kalimantan.
"Kalau diserbu oleh seluruh Indonesia jangan-jangan nanti gradenya mereka sangat tinggi, maka sebagian teman-teman tidak mempunyai tempat untuk partisipasi pegawai di daerah. Maka kita siapkan presentase berapa dari wilayah Kalimantan," ucapnya.
Dia mengatakan pada tahun ini pemerintah menyiapkan 2,3 juta formasi CASN terdiri dari CPNS dan PPPK, di mana 1,86 juta formasi berada di instansi daerah.
"Pengumuman presiden ada 2,3 juta formasi dan 1,86 jutanya adalah formasi yang ada di instansi daerah kemudian ada 429 ribu instansi pusat. Ada sebagian sekolah kedinasan untuk IKN kita sedang koordinasi ini arah pengadaan kebijakan ASN ke depan," kata dia.
Adapun pada tahap pertama akan ada sebanyak 179 unit eselon 1 di 38 Kementerian dan lembaga (K/L)yang akan dipindahkan ke IKN. "Jadi sekarang langsung 38 KL nggak kayak dulu konsepnya 10 KL dulu 6 KL dan seterusnya," ucapnya.
Kemudian prioritas kedua sebanyak 91 unit eselon 1 di 29 KL dan prioritas ketiga sebanyak 378 unit eselon 1 di 59 KL.
"Kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan berjalan dan kota bisnis tetap akan berjalan," katanya.
Lalu secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Namun pemindahan tetapi disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur lain.
"Prioritas pertama ada 11 ribu sekian. Kedua 6 ribu, ketiga 14 ribu jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapatkan update dari Menteri PU yang menyiapkan infrastrukturnya dan kami terus berkoordinasi dengan otoritas bertanggung jawab di IKN," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
