Belanja Negara Capai Rp2.556 Triliun, Bansos Sudah Cair Rp122 Triliun
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja negara Rp2.556,7 triliun atau 76,9% hingga 31 Oktober 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1% dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.
"Tadi juga di slide didepan kita liat bahwa salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62% dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja KL dan belanja non KL," jelas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3% dari APBN tumbuh 16,7% year on year (YoY).
"Belanja KL adalah Rp933,5 triliun atau 85,6% dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," tuturnya.
Kemudian, belanja non KL sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4% dari pagu APBN.
Disebutkan Suahasil, untuk belanja KL yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai belanja barang, belanja modal dan belanja bansos.
Belanja pegawai sudah 84,8%, belanja modal 88,1% dan belanja bansos 80,1%.
"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5% dibandingkan akhir Oktober thn lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam kementerian," urainya.
Sementara itu, untuk belanja non KL utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.
"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8%, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke 13," paparnya.
Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.
"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," pungkas Suahasil.
(Feby Novalius)
