Megawati Klaim Selesaikan Utang IMF hingga Sentil Program 3 Juta Rumah Prabowo
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. Program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Megawati awalnya mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh memberikan sumbangsih kepada Indonesia. Dia juga menekankan pertanyaannya mengenai program 3 juta rumah sangat logis dan objektif.
"Pertanyaan saya sangat logis, objektif, kalau seperti mau bikin 3 juta rumah," kata Megawati dalam sambutannya di HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).
1. Megawati Pertanyakan Program 3 Juta Rumah
Megawati mempertanyakan mengenai program pembangunan 3 juta rumah, mulai dari kesediaan tanah hingga cara membangunnya.
"Saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana? tanahnya siapa? Cicilannya piro? Dengan korelasinya apa? Perekonomian kita bagaimana?" ucap Megawati
2. Pernah Jadi Presiden RI dan Selesaikan Utang IMF
Megawati juga menekankan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Presiden ke-5 Indonesia. Saat menjabat, dirinya mengklaim semua tugasnya selesai.
"Jangan lupa lho saya kan pernah presiden, urusan saya semuanya selesai. Saya dapat award karena bisa menyelesaikan utang IMF (Dana Moneter Internasional)," ucapnya.
Selain itu, Megawati juga menyebut berhasil menyelesaikan kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Saya pernah menjadi Presiden kelima dan ditugasi negara untuk apa? Selesaikan BLBI, kredit macet, 300 ribuan, tapi selesai," kata Megawati.
Megawati juga menyampaikan bahwa saat menjabat Presiden ke-5 Indonesia telah menyelesaikan lima konflik yang ada di Tanah Air. "Waktu saya jadi presiden, saya memberhentikan lima konflik, yang buat saya secara pribadi yaitu Kalbar, mana sekarang ada kayak gituan, jangan dah," tuturnya.
3. Data Pembangunan Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah 40 ribu unit rumah dibangun per 20 Oktober 2024 untuk MBR.
Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara yang, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang dan berbagai jenis lainnya.
"Itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," jelas Maruarar.
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
"Itu menjadi perhatian bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," kata Maruarar.
4. Kucurkan Rp35 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman telah dibahas dengan pihak terkait.
Adapun dukungan APBN untuk sektor perumahan pada tahun 2025 mencakup alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun dan pemerintah menyiapkan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun.
“Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp5,27 triliun. Pembiayaaan perumahaan dengan total Rp35 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Rincian pembiayaan perumahaan dengan total Rp35 triliun meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, Susidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
(Dani Jumadil Akhir)
