5 Fakta RI Jadi Anggota BRICS, Ini Untung dan Ruginya
JAKARTA - Indonesia saat ini menjadi anggota penuh BRICS. Tentu harapannya sangat besar, tapi dibutuhkan kehati-hatian terhadap keputusan ini.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Namun demikian, pemerintah diminta waspada karena Indonesia bisa menjadi target Proteksi AS. Aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pasca kembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang.
Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Indonesia yang kini menjadi anggota BRICS dan peluang ke depan seperti apa, Minggu (12/1/2024):
1. RI Jadi Anggota BRICS
Kemlu mengatakan bahwa Indonesia memandang keanggotaannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.
"BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera," kata Kemlu.
2. Alasan Indonesia Jadi Anggota BRICS
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rolliansyah Soemirat mengatakan, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sudah melalui berbagai pertimbangan komprehensif. Sehingga, pemerintah memandang BRICS dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.
“Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan untuk memenuhi kepentingan nasional kita, sehingga keputusan Indonesia gabung dengan BRICS itu sudah dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan yang cukup komprehensif,” ujar Rolliansyah dalam Market Review IDX Channel, Kamis (9/1/2025).
“Dan kita memandang BRICS dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia,” paparnya.
Aspek pertahanan, keamanan pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, kemajuan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan isu utama yang menjadi konsentrasi aliansi negara-negara berkembang tersebut.
Isu yang sama juga menjadi fokus Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Dan ini banyak irisan dengan kita,” beber dia.
3. Ekspor Terbuka Lebar
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan pasar ekspor ketika menjadi keanggotaan BRICS, salah satunya di sektor pertambangan.
Artinya, pemerintah bisa membidik market Brazil, Russia, India, China, and Afrika Selatan, yang merupakan anggota BRICS.
“BRICS itu adalah dalam rangka pemanfaatan pasar itu kan untuk pasar ekspor seperti India, China, kan mereka populasinya cukup besar, potensi pasar besar,” ujar Yuliot.
Usai diumunkan sebagai anggota baru BRICS, Kementerian ESDM lalu mempelajari dampak keekonomian terhadap bidang energi dan pertambangan di Tanah Air. Soal ini Yuliot tidak merinci lebih jauh lagi.
“Lagi kita pelajari dampaknya. Dampakya masih,jadi pemeritah seecara komprehensif sudah memikirkan,” paparnya.
4. Bakal Jadi Target Proteksi AS
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara Global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini.
"Pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih. Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan," kata Bhima dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).
Di sisi lain, aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pasca kembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang.
Direktur China-Indonesia Desk di Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat memberikan pandangan bahwa ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS saat Trump akan mengacak stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan ini tentunya akan berimbas pada Indonesia. Ditambah lagi ancaman Trump pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi.
“Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, US memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut, tidak bisa dipungkiri ini juga akan menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS ” ungkap Zulfikar.
5. AS Hargai Keputusan RI Gabung BRICS
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa untuk bergabung dengan BRICS merupakan keputusan yang harus ditentukan oleh pemerintah dari negara itu sendiri.
"Dan kami mempunyai banyak mitra dan teman yang sudah menjadi anggota BRICS. Oleh karena itu, masing-masing negara harus mengambil keputusannya sendiri, dan kami menghormatinya," kata Dubes Kamala dalam jumpa pers di Kedubes AS, Jakarta.
Dubes Kamala mengungkapkan bahwa Amerika dan Indonesia telah menjalin kerja sama dalam banyak organisasi multilateral. Diantaranya APEC dan juga G20.
"Dan kita bekerja sama dengan Indonesia di ASEAN, kita bekerja di semua badan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia ketika Indonesia bertugas di dewan tersebut, Dewan Keamanan PBB ketika Indonesia menjadi anggota. Jadi kami bekerja di seluruh organisasi multilateral. Dan kami menyambut baik kolaborasi Indonesia dengan kami," ungkapnya.
(Feby Novalius)
