RUU BUMN, Prabowo Beri Modal Danantara Rp1.000 Triliun
JAKARTA - Revisi Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur soal pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara ( Danantara ). Di mana Danantara akan mendapat modal Rp1.000 triliun.
1. Dapat Modal Rp1.000 Triliun
Pada pasal 3F juga disebutkan, BPI Danantara akan mendapatkan modal awal paling sedikit Rp1.000 triliun ketika resmi terbentuk nantinya. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 3F Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU BUMN.
Pada DIM RUU BUMN tersebut dijelaskan, angka Rp1.000 triliun ini berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp1.135 triliun. Pada pasal 3F juga dijelaskan, modal Badan sendiri bersumber dari Penyertaan Modal Negara, sumber lainnya. Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud berasal dari dana tunai, barang milik negara atau saham milik negara pada BUMN.
Pada Pasal 3G dijelaskan BPI dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerjasama dengan holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga. Keuntungan atau kerugian yang dialami BPI dalam melakukan investasi merupakan keuntungan atau kerugian badan.
2. Pengelolaan BUMN
Badan Pengelola Investasi diatur dalam BAB 1C, yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan BUMN. Kewenangan BPI diatur lebih lanjut dalam Pasal 3E, meliputi pengelolaan dividen, holding, operasional, dan BUMN.
Selain itu BPI juga berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari dividen pengelolaan, BPI berwenang untuk menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pengecualian.
3. Bentuk Holding
Kewenangan lainnya, yaitu membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN; mengusulkan usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding investasi, atau holding operasional; mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan operasional operasional.
Adapun lokasi kantor BPI Danantara juga diatur dalam Pasal 3K, Badan berkedudukan dan berkantor pusat di luar Jakarta, Badan dapat mempunyai kantor di Ibukota Negara. Seperti diketahui saat ini Ibukota Negara sudah dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sedangkan Struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.
(Taufik Fajar)
