Badan Otorita Buka Suara soal Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani
JAKARTA - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara/Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik buka suara soal anggaran untuk pengadaan proyek di IKN masih terblokir Kementerian Keuangan.
1. Anggaran Pembangunan IKN Tahap 2 Sebesar Rp48,8 Triliun
Troy menjelaskan, kebutuhan pembangunan IKN tahap 2 sendiri sebesar Rp48,8 triliun yang bersumber dari APBN dan telah disepakati oleh Presiden Prabowo. Anggaran itu akan difokuskan untuk membangun kompleks perkantoran yudikatif dan legislatif.
"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," kata Troy lewat pernyataan tertulis, Jumat (7/2/2025).
2. Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Troy menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap 2 tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp6,49 triliun.
3. Anggaran Diblokir Sri Mulyani
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran di IKN. Sebab anggaran Kementerian PU sendiri masih banyak yang di blokir oleh Kementerian Keuangan.
Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita di blokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Meski demikian, Dody menjelaskan pihaknya akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan anggaran untuk mendanai program-program yang penting. Harapannya ada tambahan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan agar mampu mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," pungkasnya.
(Taufik Fajar)
