JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah antisipatif dengan mengajak pelaku industri kelapa sawit untuk berkoordinasi. Langkah ini bertujuan mencegah timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran saat musim kemarau mendatang.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), setidaknya terdapat delapan provinsi di Indonesia yang rawan kebakaran lahan. Di antaranya ialah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Provinsi Riau. Adapun lahan-lahan tersebut kerap bersinggungan dengan perkebunan kelapa sawit.
Oleh sebab itu, KLHK melakukan koordinasi dengan melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa konsolidasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting, mengingat lebih dari empat juta hektare lahan perkebunan sawit berada di Riau—provinsi dengan kawasan sawit terluas di Indonesia.
“Kami mengimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan penanganan kebakaran lahan,” tegas Menteri Hanif, Selasa (13/5/2025).
Sementara itu, GAPKI menyambut baik ajakan dan konsolidasi yang didorong KLHK. Sekretaris Jenderal GAPKI Muhammad Hadi Sugeng menilai bahwa pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang memerlukan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, 752 perusahaan anggota GAPKI telah menghimbau serta menetapkan standar dalam penanganan karhutla.
“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI, kami tetap merangkul seluruh pemangku kepentingan industri ini agar bersama-sama mencegah karhutla,” tegas Hadi.
Dia menekankan bahwa GAPKI telah melakukan upaya pencegahan karhutla dengan melibatkan multipihak berbasis lanskap, termasuk perusahaan sawit, lembaga pemerintah, badan terkait, serta Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Upaya pencegahan karhutla lainnya dilakukan melalui modifikasi cuaca serta penyusunan imbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana. Pencegahan tersebut meliputi pemetaan area rawan titik api serta memastikan ketersediaan sumber air. Perusahaan sawit juga telah memanfaatkan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 kilometer.
“Selain kepatuhan terhadap regulasi, sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dalam kondisi baik dan terawat telah dimiliki perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.
(Feby Novalius)