JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Bimo Wijayanto yang akan dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk membenahi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, Coretax.
“Saya belum bisa memberikan (penjelasan), tapi niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan coretax, soal target dan segala macam saya harus lapor kepada Ibu Menteri,” tegas Bimo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Lebih lanjut, Bimo pun mengakui akan segera dilantik dalam minggu ini. Meski begitu, dia masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Secepatnya. Mungkin minggu ini, mungkin," katanya.
Pada kesempatan itu, Bimo mengungkapkan dirinya mengaku telah diundang pihak Istana Kepresidenan untuk mengikuti asesmen pada 20 Maret lalu untuk menjadi Dirjen Pajak.
“Pemberitahuaannya saya diundang ke Istana untuk asesmen lah, itu 20 Maret," katanya.
Diketahui, Bimo telah lama duduk di kursi pemerintahan sebelum menduduki posisi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Usai di KSP, Bimo kembali mendapatkan jabatan sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, Bimo memiliki peran menarik investasi strategis serta mengelola sektor pertambangan yang vital bagi perekonomian nasional.
Selain di pemerintahan, Bimo juga jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak Juni 2022, ia dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi anak usaha dari PT Kimia Farma Tbk. Dia kembali menjabat komisaris pada tahun 2024.
(Taufik Fajar)