DPR Minta Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026, Begini Reaksi Sri Mulyani
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Salah satunya meminta agar ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2026.
Pemerintah menyatakan menyambut baik dorongan untuk menjaga kesehatan fiskal serta memberikan ruang kebijakan demi percepatan transformasi ekonomi.
Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas dukungan Dewan terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah, yaitu pada rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen year on year.
"Kami menghargai pandangan lebih optimis fraksi Gerindra agar batas atas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan fraksi PKB dengan batas atas 6,0 persen," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, usulan fraksi Gerindra dan PKB tersebut mempertimbangkan arah pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Sementara itu, Fraksi Golkar memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas yaitu 5,8 persen.
Pemerintah menegaskan memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa upaya ini masih harus menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi bersama.
Dari sisi permintaan (demand), untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi, yaitu pada 5,5 persen. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja yang memadai agar pendapatan masyarakat meningkat. Konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang 55 persen dari PDB nasional.
Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui inflasi yang rendah, penciptaan kesempatan kerja yang tinggi, serta berbagai intervensi di bidang pangan dan energi.
Program-program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan, seperti Program Makan Bergizi Gratis yang akan diperluas secara ekspansif. Program ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang tinggi, menyebarkan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, dan menyerap hingga 1,7 juta tenaga kerja secara langsung.
Selain itu, program strategis lain seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 2,3 juta debitur, serta program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Untuk mendorong investasi, yang merupakan komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah menargetkan peningkatan gross investasi pada tingkat 5,9 persen year on year.
Hal ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 senilai minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi. Komponen investasi sendiri berkontribusi 30 persen terhadap PDB nasional.
Apabila digabungkan dengan konsumsi rumah tangga, kedua komponen ini berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian. Keberadaan Danantara, sebagai sovereign wealth fund, diharapkan menjadi salah satu andalan untuk mengakselerasi investasi di Indonesia serta menarik investasi baik dari domestik maupun luar negeri.
"Investasi Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah lingkungan global yang masih penuh ketidakpastian membutuhkan upaya lebih keras dari pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta menjadi sebuah keharusan. Pemerintah akan terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif dan menjaga stabilitas makroekonomi.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.
"Peranan swasta penting juga di dalam pembiayaan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, digitalisasi. Semuanya merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menkeu.
(Dani Jumadil Akhir)
