JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk membantu warga dalam memahami pajak daerah. Salah satunya, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah merilis Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025 mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah maupun sanksi administrasi pajak. 

Kebijakan ini dibuat agar lebih sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang sebelumnya terpisah. Selain itu, dengan adanya aturan baru ini, beberapa Pergub lama dicabut, termasuk yang mengatur soal BPHTB dan PBB.

Warga Makin Mudah dengan Pergub Baru

Pergub Nomor 27 Tahun 2025 meliputi:

Baca Juga:

Lewati Uji Ketat, Pertamina Pastikan Produk BBM Penuhi Spesifikasi Standar

• Keringanan pokok pajak.
• Pengurangan atau pembebasan pokok pajak.
• Pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi pajak.

Ada dua mekanisme bagi masyarakat untuk mendapatkannya:

1. Secara otomatis (jabatan): pejabat berwenang langsung memberikan keringanan tanpa perlu pengajuan.

2. Atas permohonan wajib pajak: bisa diajukan tertulis atau online lewat kanal resmi Bapenda.

Baca Juga:

Aturan Pajak Daerah Disederhanakan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Pergub Nomor 27 Tahun 2025

Fasilitas ini bisa diberikan dengan beberapa alasan, misalnya:

• Untuk mempercepat pelunasan tunggakan pajak.
• Meningkatkan penerimaan pajak daerah.
• Memberi insentif agar masyarakat lebih taat administrasi pajak.
• Pertimbangan sosial dan kemanusiaan.
• Kebijakan khusus Gubernur untuk mendukung program nasional maupun daerah.

Proses pengajuan permohonan juga diatur ulang, misalnya untuk pembebasan pajak bagi perwakilan negara asing yang tetap mengikuti asas timbal balik. 

“Secara umum, Pergub Nomor 27 Tahun 2025 ini hanya mengatur garis besar. Petunjuk teknis, seperti detail syarat dan cara pengajuan, akan diatur lebih lanjut oleh Bapenda DKI Jakarta,” tutur Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta.

(Agustina Wulandari )