300 BUMD Rugi Rp5,5 Triliun, Tito Usul ke Prabowo Bentuk Ditjen Khusus Badan Usaha Milik Daerah
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibuat Direkrorat Jenderal (Ditjen) khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini disampaikan ketika Mendagri menjelaskan terkait tiga instrumen pendapatan utama daerah. Yang pertama, adalah transfer Keuangan daerah dan desa (TKDD), kedua adalah pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi daerah.
"Yang ketiga adalah dari sumber lain di antaranya adalah Badan Usaha Milik Daerah. Nah BUMD ini jumlahnya ada 1.019, macam-macam mulai dari bank, air minum dan lain-lain," kata Mendagri dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dari 1.019 BUMD di daerah seluruh Indonesia, kata dia, sebanyak 60 persen di antaranya mengalami keuntungan. Tapi, terdapat 30 persen yang merugi, dan 10 persen tidak mengalami untung ataupun rugi.
"Ini kemudian kami mengusulkan kepada bapak Presiden, melalui Menpan, Mensesneg, sekarang sedang proses pak, di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen yang ngurusin Badan Usaha Milik Daerah," ujarnya.
Mendagri memandang bahwa perlunya ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri melalui Ditjen tersebut untuk menangani persoalan yang ada pada BUMD di seluruh Indonesia. Menurutnya, ini penting dalam mendorong pendapatan APBD bagi daerah itu sendiri.
Apalagi, kata Mendagri, BUMD memiliki nilai aset yang sangat tinggi dan berpotensi menjadi sumber pendapatan yang didapat dari suatu daerah.
"Tujuannya mendorong agar jangan ada yang merugi. Nih 300 BUMD rugi (28 persen) pak. Itu jumlah uang yang ada di BUMD itu lebih kurang Rp1.240 triliun asetnya, jadi ini potensial," tuturnya.
Dalam catatan Okezone, dari 1.091 BUMD sebanyak 678 BUMN untung dengan laba Rp29,6 triliun, kemudian 300 BUMN rugi dengan nilai Rp5,5 triliun dan sisanya 113 belum melaporkan.
(Dani Jumadil Akhir)
